Soal OTT di Kemenhub, Pelaku Usaha Akui Kadang Kepepet Kasih Uang Pelicin

Kompas.com - 12/10/2016, 20:12 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengakui, prosedur perizinan ekspor-impor yang masih belum seluruhnya menggunakan sistem online, sangat menyusahkan dan memakan waktu.

Tak jarang, kata Carmelita, pelaku usaha harus bertemu tatap-muka dengan operator instansi yang berwenang di lapangan.

Di sisi lain, di tengah perekonomian global yang sulit, pelaku usaha dituntut untuk efisien, salah satunya adalah dengan mempercepat proses pengeluaran barang.

"Sistem online sudah berjalan setahun, tetapi masih setengah-setengah. Sementara masyarakat atau pengusaha yang saat ini mengalami kesulitan usaha, maunya cepat. Ya, kadang-kadang orang-orang jadi melakukan jalan pintas. Kan gitu," kata Carmelita ditemui di sela-sela Trade Expo Indonesia Ke-31, di Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Menurut Carmelita, sistem Indonesia National Single Window (INSW) saat ini juga belum berjalan optimal.

Carmelita menyebut, baru empat dari 18 kementerian/lembaga yang prosedur perizinannya terhubung dengan sistem INSW.

Sementara itu, ketika ditanya mana yang lebih merugikan antara memberikan uang pelicin atau dikenai denda (demurrage), Carmelita memastikan keduanya sama-sama merugikan.

Yang pasti, kata dia, kerugian itu tidak hanya ditanggung oleh pelaku usaha saja, melainkan akan diteruskan ke konsumen.

Sebelumnya, polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016). Operasi ini diduga terkait pungutan liar (pungli) perizinan yang dilakukan oknum di kementerian tersebut.

"Ada enam yang kita tangkap, ada dua PNS, kemudian ada satu dari PT tertentu yang melakukan pengurusan ini, kemudian sisanya ada juga pekerja harian lepas di sini," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di lokasi.

Selain mengamankan enam orang, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah uang. Uang tersebut disita dari lantai 6 dan lantai 12 Kantor Kemenhub.

"Ada Rp 34 juta yang di lantai enam, kemudian yang di lantai 12 ada sekitar Rp 61 juta, itu tunai. Kemudian yang dalam bentuk tabungan ada sekitar Rp 1 miliar," kata Awi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa 'Jebol'

Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa "Jebol"

Whats New
Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Whats New
Cek Resi J&T Express Online dan Offline

Cek Resi J&T Express Online dan Offline

Whats New
KKP Percepat Penerbitan Kelaikan Kapal Perikanan untuk Nelayan dan Pelaku Usaha

KKP Percepat Penerbitan Kelaikan Kapal Perikanan untuk Nelayan dan Pelaku Usaha

Whats New
Survei BI: Kuartal III-2022, Harga Properti Residensial Diperkirakan Tumbuh 1,3 Persen

Survei BI: Kuartal III-2022, Harga Properti Residensial Diperkirakan Tumbuh 1,3 Persen

Whats New
Jurus Erick Thohir Stabilkan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia

Jurus Erick Thohir Stabilkan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia

Whats New
Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.