JAKARTA, KOMPAS.com – Opsi impor gas alam cair (LNG) yang ditawarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuat harga gas industri murah, mendapat kritikan dari beberapa kalangan, bahkan dari internal pemerintah.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, sepertinya opsi impor LNG menjadi jalan keluar untuk memenuhi permintaan Presiden RI Joko Widodo, gas murah untuk industri maksimal enam dollar AS per MMBTU.
“Tetapi kalau impor gas, itu kan harus menyediakan FSRU (Floating Storage Regasification Unit) terminal, atau tangki penampungnya. Jadi artinya, (opsi) ini hanya mengalihkan persoalan (hari ini) ke dua-tiga tahun ke depan,”ucap Airlangga ditemui di sela-sela Trade Expo Indonesia ke-31 di Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Airlangga menyampaikan, untuk membangun floating terminal itu dibutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Sementara saat ini infratuktur tersebut masih terbatas.
“Kalau impor kan harus punya tangki terminal. Itu bangunnya dua-tiga tahun, kelamaan,” kata dia. “FSRU Lampung bisa digunakan. Hanya saja kan sekarang pemanfaatannya belum optimum.”
Semakin Kacau
Dihubungi terpisah, ekonom Universtas Indonesia (UI) Faisal Basri juga mempertanyakan hal yang sama, terkait opsi yang disampaikan Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan itu.
“Tambah kacau ini para pejabat. Impor kan perlu fasilitas penampung. Kan tidak bisa disimpan di sembarang tempat,” kata Faisal kepada Kompas.com, Kamis (13/10/2016).
Sementara itu, beberapa pihak juga tidak yakin opsi impor LNG dapat membuat harga gas industri menjadi lebih murah, maksimal enam dollar AS per MMBTU sampai end user.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution adalah salah satu pihak yang tidak yakin opsi impor bisa membuat harga gas industri menjadi murah.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.