Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Distribusi Tertutup, Penerima Elpiji 3 Kg Harus Didata Ulang

Kompas.com - 16/10/2016, 19:44 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan jumlah sasaran penerima elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram, sebelum mengubah mekanisme ditribusi menjadi distribusi tertutup.

Pendataan ulang bisa dilakukan oleh lembaga independen, karena data yang digunakan untuk berbagai program bantuan sosial saat ini berbeda-beda.

Hal tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi, Minggu (16/10/2016), yang menghadirkan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Dito Ganinduto, Ketua Umum Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi, serta Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

"Kriteria penduduk miskin yang berhak mendapat ini harus fixed dulu. Yang mana ini?" kata Komaidi.

Mengacu data yang digunakan untuk pembagian paket perdana tabung melon 2006, tercatat ada 54 juta rumah tangga sasaran (RTS).

Namun, berdasarkan data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ada sebanyak 35 juta rumah tangga miskin. Data yang digunakan pemerintah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada 15 juta RTS.

Sementara berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinsn (TNP2K) tercatat ada 26 juta rumah tangga miskin.

"Data yang berbeda-beda ini akan menyebabkan kesulitan distbusi di lapangan, karena basisnya berbeda-beda," ujar Komaidi.

Padahal DPR dan pemerintah telah sepakat mengalokasikan Rp 20 triliun untuk subsidi elpiji 3  kilogram pada 2017.

Komaidi pun mendesak pemerintah untuk segera memverifikasi jumlah penerima elpiji bersubsidi.

Sementara anggota DPR Dito Ganinduto mengaku mekanisme distribusi tertutup tidak mudah dilakukan.

"Siapa yang berhak menerima, ini yang sekarang menjadi persoalan. Ini yang sekarang dalam proses, karena paramater yang dipakai berbeda-beda," kata dia.

Politisi Golkar itu pun mengusulkan pemerintah melakukan pendataan ulang untuk memastikan jumlah penerima, karena anggaran subsidinya sudah disepakati Rp 20 triliun.

"Kalau pemerintah masih ragu data siapa yang dipakai, tunjuk saja perusahaan independen, bisa juga BUMN yang melakukan survei," ujar Dito.

Adapun Ketua Hiswana Migas Eri Purnomo Hadi menyebutkan, sambil menunggu verifikasi jumlah penerima, mekanisme distribusi tertutup ini bisa diujicoba di DKI Jakarta. Sebab, DKI Jakarta sudah memiliki sistem penyaluran bantuan sosial yang cukup baik seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com