Agustus 2016, Utang Luar Negeri RI Naik 6,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2016 sebesar 323 miliar dollar AS.

Secara keseluruhan, ULN Indonesia pada Agustus 2016 tumbuh sebesar 6,3 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Juli 2016 yang sebesar 6,6 persen (yoy).

Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka pendek terus mengalami penurunan, sementara ULN jangka panjang tumbuh melambat.

Berdasarkan kelompok peminjam, ULN sektor swasta mengalami penurunan, sementara ULN sektor publik mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang," tulis BI dalam keterangan resmi, Senin (17/10/2016).

Posisi ULN jangka panjang pada akhir Agustus 2016 mencapai 282,5 miliar dollar AS atau 87,5 persen dari total ULN.

Posisi ULN jangka pendek pada akhir Agustus 2016 tercatat sebesar 40,5 miliar dollar AS atau 12,5 persen dari total ULN.

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN sektor swasta.

Pada akhir Agustus 2016, posisi ULN sektor swasta mencapai 163,3 miliar dollar AS atau 50,6 persen dari total ULN, sementara ULN sektor publik sebesar 159,7 miliar dollar AS atau 49,4 persen dari total ULN.

ULN sektor swasta masih mengalami penurunan 3,9 persen (yoy) pada Agustus 2016, sementara ULN sektor publik tumbuh 19,2 persen (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Agustus 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,5 persen.

"Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Agustus 2016 masih cukup sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta," ungkap BI.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.