Sulitnya Memonitor 24.000 Wajib Pajak di Pasar Tanah Abang…

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memilih Pasar Tanah Abang menjadi tempat sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty pada periode kedua.

Bahkan, Ditjen Pajak sudah merencanakan membuka layanan tax amnesty khusus disetiap lantai di pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Harapannya tentu 24.000 wajib pajak yang memiliki usaha di Pasar Tanah Abang bisa memanfaatkan program tax amnesty.

Meski kerap identik dengan pengusaha besar, tax amnesty bisa juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ditjen Pajak sendiri mengungkapkan tidak memiliki target jumlah pelaku usaha Pasar Tanah Abang untuk ikut program tax amnesty.

Sasaran utamanya yaitu membuat 24.000 wajib pajak yang memiliki usaha di Pasar Tanah Abang patuh membayar pajak dan melaporkan hartanya.

Lantas, kenapa Pasar Tanah Abang yang disasar? Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat Wahju K Tumakaka, 24.000 wajib pajak di Pasar Tanah Abang sulit untuk dipantau.

“Mereka ini tokonya di sini, tetapi buat lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)-nya kan di rumah masing-masing. Jadi dari sisi itu kami enggak bisa monitor,” ujar Wahju di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (17/11/2016).

Kanwil Pajak Jakarta Pusat hanya mengetahui bahwa 80 persen pelaku usaha di Pasar Tanah Abang memiliki kios atau gerai. Sedangkan 20 persen sisanya merupakan pelaku usaha yang menyewa kios atau gerai.

Wahju mengaku kesulitan mengetahui alamat para pelaku usaha yang memiliki gerai di Pasar Tanah Abang. Sebab, Kanwil Pajak Jakarta Pusat tidak memiliki data akurat.

“Yang 20 persen penyewa itu yang kami tahu. Tetapi yang 80 persen ini rumahnya ada di mana-mana. Itu (kami) tidak punya data akuratnya,” kata dia.

Selama ini, ketentuan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memang masih berdasarkan alamat tempat tinggal wajib pajak.

Sementara itu banyak pelaku usaha di Pasar Tanah Abang tidak berdomisili di Jakarta Pusat sehingga Kanwil Jakarta Pusat kesulitan memonitor 24.000 wajib pajak tersebut.

Titik cerah data wajib pajak di Pasar Tanah Abang justru lebih terlihat dari data pusat Ditjen Pajak pada 2015 lalu.

Faktanya, tidak semua wajib pajak yang memiliki usaha di Pasar Tanah Abang memiliki NPWP. Bahkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP pun banyak tidak membayar pajak.