Kompas.com - 25/10/2016, 12:59 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan fesyen lokal PT Manggala Putra Perkasa (MPP) akhirnya bisa benapas dengan lega. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima perlawanan yang diajukan MPP atas putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Prada S.A pada 26 April 2016. 

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Soesilo Atmoko menimbang, surat kuasa yang diberikan oleh  pihak Prada SA dinilai tidak sah. Karena, surat kuasa tersebut diwakilkan oleh direktur pelaksana.  Padahal, seharusnya yang berwenang untuk mewakili perusahaan di persidangan adalah direktur perusahaan.

Dengan putusan tersebut, membuat putusan pada 26 April yang dimenangkan oleh Prada S.A dibatalkan.

Pada persidangan 26 April 2016 majelis hakim yang diketuai I Wayan Metra memutuskan persidangan sengketa merek Prada antara Prada S.A (penggugat) dengan MPP (tergugat) secara verstek. Itu diputuskan, lantaran pihak MPP tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Namun, pihak MPP mengajukan perlawanan atas putusan majelis hakim tersebut. Karena, pihak MPP menilai putusan tersebut diputus secara sepihak, sebab selama persidangan tidak pemanggilan kepada MPP. 

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum MPP Jekrinius Hasiholan menyambut baik putusan dari majelis hakim. Menurut dia, harusnya yang memberi kuasa adalah direktur pelaksanan harian, bukan direktur pelaksana.

"Itu juga harus ada dua direktur pelaksanaan jika ingin memberikan kuasa dalam persidangan ini," ujar Jekrinius, saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Jack, sapaan akrabnya menuturkan, pihaknya akan mengajukan permohonan ganti rugi kepada Prada S.A. Karena, menurut dia, selama ini Prada S.A telah mejualkan produknya dengan menggunakan merek Prada. 

"Selama ini klien kami merasa dirugikan atas penjualan produk dari Prada S.A itu. Sehingga, kami akan mengajukan permohonan gantu rugi itu," imbuh dia. 

Untuk diketahui, kelas merek yang diperkarakan yakni kelas 18 yang mengklasifikasi produk-produk yang berbahan kulit dan 25 yang menglarifikasi produk seperti pakaian, alas kaki, dan penutup kepala. 

Namun, kuasa hukum Prada S.A yang diketahui dari kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners tidak mau berkomentar atas putusan majelis hakim tersebut. 

Sebagai informasi, Prada S.A merupakan perusahaan fesyen asal Luxemburg yang telah berdiri dari 1913. Saat ini, Prada S.A telah memiliki 70 butik di seluruh dunia. Produk Prada S.A juga dipasarkan di 327 toko ritel dan 27 toko waralaba. 

Sementara itu, PT Manggala Putra Perkasa (MPP) merupakan perusahaan fesyen asal Jakarta Barat. MPP menjual produk seperti pakaian, ikat pinggang dan sepatu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Work Smart
Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Whats New
Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM 'Go Digital'

Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM "Go Digital"

Whats New
Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Whats New
Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Whats New
Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Whats New
Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Whats New
Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Whats New
Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Whats New
Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Whats New
BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

Whats New
Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Whats New
Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Whats New
Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.