Menkop: Program Kementerian Tak Selalu Gunakan APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengungkapkan, beberapa program strategis pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada kementriannya tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN).

"Tidak semua program melalui APBN, karena APBN kita terbatas," kata Puspayoga dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Senin (24/10/2016).

Menkop menjelaskan, salah satu program kementeriannya yang tidak menggunakan APBN adalah program pembuatan hak cipta UKM.

Program tersebut terlaksana melalui koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

"Awalnya, saya terima keluhan dari para UKM yang setelah produknya laku terjual di pameran di luar negeri, hak cipta produknya dipakai oleh pembelinya di sana. Jadi, ketika akan pameran lagi, tidak bisa pasarkan produk itu karena sudah jadi milik orang lain di luar negeri. Hal itu merugikan UKM, makanya kami gratiskan pengurusan hak cipta," jelas Puspayoga.

Selain gratis, lanjut Puspayoga, lama prosesnya pun tidak lagi enam bulan, melainkan cukup satu jam saja bila segala persyaratan sudah terpenuhi.

"Pelaku UKM bisa memanfaatkan program strategis ini bila ingin pameran produk di luar negeri," tandas dia.

Sementara itu, untuk meningkatkan akses pasar bagi UKM di Indonesia, Menkop menyarankan agar UKM dapat memanfaatkan Gallery UKM Indonesia WOW di Smesco Jakarta untuk memajang produk unggulannya.

"Untuk produk UKM layak ekspor bisa dipajang dan dipasarkan melalui LLP KUKM di Gedung Smesco Jakarta yang merupakan etalase produk UKM seluruh Indonesia," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan kerja sama e-commerce dengan Bukalapak, BliBli.com, Lion Air sebagai mitra strategis pengembangan pasar UKM.

"Dengan pola kerja sama dan koordinasi dengan pihak lain seperti itulah, Kemenkop dan UKM tetap bisa menjalankan banyak program strategis," tegas Puspayoga.

Berdasarkan data Kemenkop, pada 2015, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir.

Namun, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya.