Lobi Sri Mulyani untuk Peringkat "Investment Grade" Gagal Yakinkan S&P

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meyakinkan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) agar Indonesia masuk investment grade sepertinya bertepuk sebelah tangan.  

Sebab, S&P memberikan sinyal belum akan merevisi status rating atau peringkat Indonesia saat ini.

(Baca: Sri Mulyani Lobi S&P Naikkan Peringkat Indonesia)

Seperti dikutip dari Bloomberg, Director Asia-Pacific Sovereign Ratings S&P Kyran Curry mengatakan, masih sulit bagi S&P memberikan rekomendasi kenaikan peringkat rating untuk negara seperti Indonesia.

Alasan utama yang dipakai kali ini ialah risiko-risiko utang di sektor swasta yang cukup besar. Apa indikatornya?

Menurut Curry, indikatornya ialah adanya peningkatan kredit macet atau non-performing loan (NPL) perbankan yang pada Juli 2016 menjadi 3,2 persen. NPL perbankan naik jika dibandingkan akhir tahun lalu yang hanya 2,7 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, alasan S&P itu tidak bisa diterima. Menurut dia, tidak ada alasan lagi bagi S&P untuk tidak memasukkan Indonesia ke investment grade.

"Semua catatan mereka dari tahun lalu sudah dipenuhi," kata Suahasil, Rabu (26/10/2016).

Catatan S&P untuk Indonesia pada tahun sebelumnya misalnya ialah tentang risiko fiskal akibat penerimaan pajak. Risiko ini sudah dijawab dengan pemangkasan anggaran.

Begitu juga soal rasio utang. Hingga saat ini, rasio utang pemerintah masih dalam batas aman, yaitu masih berkisar 27,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Itu sebabnya, Suahasil menilai pernyataan S&P soal kekhawatiran terhadap kredit macet dinilai terlalu mengada-ada.

Dari catatannya, tingkat NPL perbankan Indonesia masih aman sebab berada di bawah ketentuan maksimal 5 persen.

Suahasil menuding, S&P tidak berniat memasukkan Indonesia ke peringkat investment grade. "Alasan S&P setiap tahun selalu berubah," tuturnya.

Indonesia lebih baik

Ekonom Samuel Asset Manajemen, Lana Soelistianingsih, mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah investment grade, keadaan Indonesia masih lebih baik.

Sebab, ada beberapa negara yang rasio utangnya terhadap PDB di atas 50 persen seperti Filipina. Anehnya, Filipina masuk kategori investment grade menurut S&P.

Lana menilai risiko utang di sektor swasta tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, Bank Indonesia sudah mewajibkan korporat melakukan lindung nilai (hedging) jika utang ke luar negeri.

Selain itu, kesuksesan program amnesti pajak juga membuat sumber pendanaan dalam negeri meningkat.

Lana menilai, pernyataan Kyran Curry bisa saja bukan merepresentasikan penilaian S&P untuk audit mereka yang akan dilakukan pada 2017.

Ini artinya, peluang S&P memberi kenaikan peringkat utang Indonesia yang kini masih di BB+ atau spekulatif masih terbuka. (Asep Munazat Zatnika)