Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Sebut Tiga Kebijakan yang Sebabkan Ekonomi Indonesia Terhambat

Kompas.com - 27/10/2016, 13:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada tiga kebijakan pokok yang dibuat pemerintah era sebelumnya yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berjalan lambat.

Pertama, ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjamin keamanan dana yang dimiliki masyarakat di bank.

Hal itu menyebabkan pemerintah harus berhutang besar dari luar negeri.

"Ongkosya bisa menjadi Rp 600 triliun. Tapi kalau dihitung dengan uang yang sekarang, saya kira hampir Rp 3.000 triliun," kata Wapres Kalla saat membuka Tempo Economic Briefing di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Sayangnya, kebijakan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian di dalam negeri itu justru diselewengkan oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.

"Akhirnya semua orang melakukan penggelembungan atau perampokan dari pada kebijakan yang dibuat," ujarnya.

Namun, Kalla tidak menjelaskan atau memberikan contoh mengenai kasus yang dimaksud.

Kedua, Kalla menilai, pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terlalu banyak memberikan subsidi bahan bakar minyak. Hampir Rp 1.500 triliun dari anggaran APBN digunakan untuk mensubsidi BBM.

"Yang terbesar itu pada, minta maaf, kabinet sebelum ini (era SBY-Boediono). Waktu pada saat saya ada di kabinet (sebagai wapres), Alhamdullilah kita naik harga BBM tiga kali, kami keras,” kata dia.

Terakhir, inefisiensi birokrasi yang menyebabkan penggelembungan anggaran birokrasi. Hal tersebut tidak terlepas dari peralihan sistem pemerintah sentralistik ke otonomi daerah.

Ia menyebutkan, jika pada 2010 ongkos birokrasi baru sekitar Rp 70 triliun, saat ini ongkos birokrasi sudah mencapai Rp 720 triliun.

"Kita tidak mengelola dengan efisien birokrasi kita. (Sehingga ongkos birokrasi) tinggi sekali," ujarnya.

Kompas TV Jelang 2 Tahun Jokowi-JK, Pemberantasan Pungli Mencuat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com