Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut "Tax Amnesty", Komisaris Tambang Ada yang Bayar Rp 200.000, Direksi Rp 46.000

Kompas.com - 27/10/2016, 17:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kembali mengungkapkan data-data terbaru hasil pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty periode pertama. Kali ini data yang diungkap seputar wajib pajak sektor pertambangan.

"Komisaris perusahaan pertambahan mineral batubara dan migas ada 1.720 komisaris, hanya 44 persen yang ikut tax amnesty, yang belum 56 persen," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa total uang tebusan para komisaris perusahaan pertambangan itu Rp 2,16 triliun. Uang tebusan erendah yang dibayarkan komisaris Rp 200.000 dan yang tertinggi Rp 148,6 miliar.

Selain komisaris, Ditjen Pajak juga memiliki data wajib pajak sektor pertambangan yang menjabat sebagai direksi perusahaan tambang.

Dari 2.732 direksi, hanya 36 persen atau 982 direksi yang ikut tax amnesty. Dengan total uang tebusan Rp 1,05 triliun.

"Yang tebusan terendah sebesar Rp 46.000 dan yang tertinggi Rp 85,9 triliun," kata Ken.

Tidak sampai disitu, data wajib pajak  pemegang saham di perusahaan pertambangan juga tercatat oleh Ditjen Pajak.

Dari 2.971 pemegang saham, hanya 47 persen atau 1.396 yang sudah ikut tax amnesty. Besaran uang tebusanya mencapai Rp 2,57 triliun dengan nilai terendah Rp 30.000 dan nilai tertinggi Rp 180,6 miliar.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku prihatin dengan kelakuan perusahaan-perusahaan pertambangan di sektor mineral batubara (Minerba) dan minyak-gas (Migas).

Sebab selama ini perusahaan-perusahaan yang notabene wajib pajak badan kerap tidak patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak kepada Ditjen Pajak.

Ia menuturkan, berdasarkan data 2011 lalu, dari 3.037 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas, ada 2.900 wajib pajak yang tidak  lapor SPT.

Sementara pada 2015, wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas yang melapor SPT hanya 2.500. Sedangkan 3.600 wajib pajak lainnya tidak lapor SPT.

Kompas TV "Tax Amnesty" Rangkul Pedagang Tanah Abang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com