Penelitian dan Pengembangan di Industri Farmasi Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri farmasi di Indonesia belum berkembang. Bahkan untuk bahan baku saja mayoritas masih didatangkan dari luar negeri.

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, sebanyak 90 persen bahan baku obat masih diimpor. Sebut saja bahan baku pembuatan paracetamol dan amoxicillin.

Salah satu kendala dalam pengembangan industri farmasi adalah kurangnya penelitian dan pengembangan atau research and development (RnD). Kegiatan RnD ini bukan hanya tanggungjawab swasta.

Menurut dia, pemerintah sebagai regulator semestinya bisa mendorong para investor untuk menanamkan dananya di bisnis hulu ini, melalui kebijakan penanaman modal.

"Sekarang bisa tidak kalau investor mau bangun RnD-nya saja?" kata Azhar.

Persoalannya, pola pikir pemerintah mengenai investasi utamanya asing yang masuk ke Indonesia itu, harus mampu menyediakan lapangan kerja bagi sebanyak-banyaknya angkatan kerja.

Dengan kata lain harus membangun pabrik atau industri pengolahannya. Padahal, dalam beberapa sektor usaha tidak selamanya nilai investasi yang besar, berbanding lurus dengan tenaga kerja yang terserap.

"Seperti RnD ini kan sumber daya manusianya yang hi-skill. Jadi, jangan mindset-nya padat karya terus," kata Azhar. "Kalau (mindset) begitu, ya (investasi) yang didorong garmen sama alas kaki saja." 

Azhar mengutip sebuah laporan mengatakan, investasi global di RnD untuk industri farmasi saat ini mencapai 80 miliar dollar AS. Sayangnya, Indonesia diakui masih sangat minim, yang dibuktikan dengan tingginya impor.

Tidak Berkembang

Kebijakan pemerintah yang kurang atraktif dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya minat investasi di industri farmasi. Hal itu dibuktikan dengan sedikitnya nilai investasi di industri farmasi lima tahun terakhir, yang hanya mencapai Rp 8,9 triliun.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Detti Yuliati mengatakan, jumlah industri farmasi di Indonesia masih sangat sedikit, hanya mencapai 214 perusahaan.

Detti mengatakan, dengan jumlah penduduk mencapai 257 juta, seharusnya Indonesia memiliki ribuan perusahaan di industri farmasi, dari hulu sampai hilir.

Kemenkes sendiri, telah mendorong pertumbuhan industri farmasi, melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2012.

Perpres tersebut diperkuat oleh Intruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2016 dalam menyusun dan menetapkan rencana aksi untuk pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

"Ini memang menjadi concern Kemenkes dalam meningkatkan ketersediaan obat, untuk mendorong industri farmasi dalam penyediaan obatnya," kata Detti.