Pemerintah Terus Bahas Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Kompas.com - 04/11/2016, 13:30 WIB
Indomaret Point Ampera, Jakarta Selatan. Nibras Nada NailufarIndomaret Point Ampera, Jakarta Selatan.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan plain packaging (PP) rokok yang telah diterapkan di Australia terus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan, masalah ini sedang ditangani oleh badan sengketa WTO (World Trade Organization).

"Proses hearings dan submissions berbagai dokumen pendukung klaim sudah disampaikan. Kita menunggu keputusan panelis, kemungkinan triwulan pertama 2017," jelas Iman Pambagyo dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (4/11/2016).

Menurutnya, Indonesia sudah mengajukan gugatan bersama negara-negara seperti, Honduras, Republik Dominika dan Kuba atas kebijakan PP ini.

Pemerintah Indonesia menurut Iman masih menunggu keputusan dari WTO. Bila PP dinyatakan tidak melanggar ketentuan WTO, berarti produk-produk lain yang memiliki dampak terhadap kesehatan juga dapat dikenakan PP atas nama kesehatan publik.

Namun menurut Iman, prosedur penetapan kebijakan PP sebetulnya tidak sesuai dengan disiplin WTO. "Ada yg bilang itu standar yang ditetapkan WHO. Tapi menurut kami, WHO bukan international standardizing body," terangnya.

Sebelumnya, tepat pada Hari Petani Tembakau Sedunia 29 Oktober 2016, ratusan petani tembakau dan cengkeh yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Karya Tani Manunggal(KTM) Temanggung, dan Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (GEMATI) melaksanakan aksi damai di Yogyakarta.

Para petani tembakau dan cengkeh Indonesia menyampaikan petisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi penghidupan mereka dari tekanan peraturan internasional seperti FCTC (Framework Convention on Tobacco Control/kerangka kerja pengendalian tembakau).

Mereka dengan tegas menolak salah satu ketentuan FCTC yaitu kebijakan kemasan polos rokok yang tidak memperbolehkan pencantuman merek atau yang lebih dikenal dengan istilah plain packaging.

"Kami sangat sedih mengetahui bahwa kebijakan kemasan polos tanpa merek semakin melemahkan daya saing produk tembakau Indonesia di pasar internasional," kata Ketua Umum APTI Nasional, Soeseno.

Menurut dia, hal itu akan mengakibatkan penurunan permintaan bahan baku tembakau dari jutaan petani yang menggantungkan penghidupannya pada komoditas tersebut. 

Kompas TV Bea Cukai Sitra Satu Juta Rokok Palsu

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Whats New
Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Perlu Dihindari oleh Pasangan Baru Nikah

5 Kesalahan Finansial yang Perlu Dihindari oleh Pasangan Baru Nikah

Smartpreneur
Schneider Electric Gandeng iMasons untuk Perkuat Industri Infrastruktur Digital

Schneider Electric Gandeng iMasons untuk Perkuat Industri Infrastruktur Digital

Rilis
[POPULER MONEY] Tahapan yang Dilalui Penumpang Lion | Defisit Selalu Ditambal dengan Utang

[POPULER MONEY] Tahapan yang Dilalui Penumpang Lion | Defisit Selalu Ditambal dengan Utang

Whats New
Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim

Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim

Whats New
Erick Thohir Ingin Rampingkan BUMN Hingga Tersisa 40 Perusahaan Saja

Erick Thohir Ingin Rampingkan BUMN Hingga Tersisa 40 Perusahaan Saja

Whats New
Fakta Lobster, Dulunya Makanan Orang Miskin dan Narapidana

Fakta Lobster, Dulunya Makanan Orang Miskin dan Narapidana

Whats New
Erick Thohir: Jangan Hanya Siap Diangkat menjadi Pejabat, Tapi juga Harus Siap Dicopot

Erick Thohir: Jangan Hanya Siap Diangkat menjadi Pejabat, Tapi juga Harus Siap Dicopot

Whats New
Perkuat Aplikasi Pangan, BGR Logistics Gandeng HARA Technology

Perkuat Aplikasi Pangan, BGR Logistics Gandeng HARA Technology

Whats New
Pandemi Corona, Laba Produsen Mi Instan Korea Melonjak 361 Persen

Pandemi Corona, Laba Produsen Mi Instan Korea Melonjak 361 Persen

Whats New
Ada Pandemi Covid-19, Bagaimana Nasib Pendanaan Ibu Kota Baru?

Ada Pandemi Covid-19, Bagaimana Nasib Pendanaan Ibu Kota Baru?

Whats New
Melihat Peluang Bisnis Berpotensi Cuan Saat New Normal, Ini Caranya

Melihat Peluang Bisnis Berpotensi Cuan Saat New Normal, Ini Caranya

Work Smart
Penuhi Kebutuhan di Masa Pandemi, Belanja “Online” Jadi Solusi

Penuhi Kebutuhan di Masa Pandemi, Belanja “Online” Jadi Solusi

Spend Smart
Mentan Yakinkan Petani Mudah Dapatkan KUR dari LKM-A dan Koptan

Mentan Yakinkan Petani Mudah Dapatkan KUR dari LKM-A dan Koptan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X