Ombudsman Awasi Parameter Perhitungan Tarif Interkoneksi

Kompas.com - 08/11/2016, 10:55 WIB
Menara base transceiver station (BTS) ShutterstockMenara base transceiver station (BTS)
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terus mengawasi rencana penurunan biaya interkoneksi setelah pemerintah menunda kenaikannya untuk kedua kalinya.

Implementasi dari kebijakan penurunan tarif ini tak hanya sekadar ditunda tiga bulan saja, tapi juga akan dihitung ulang menggunakan jasa verifikator independen. Hal ini mengusik perhatian dari Ombudsman.

Menurut Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman, pengambilan keputusan ini aneh. Di satu sisi ada bagusnya karena bisa menghindari kerugian negara dalam jumlah besar.

Namun di sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak punya dasar kuat saat memutuskan untuk menurunkan biaya interkoneksi seluler 26 persen dari Rp 250 menjadi Rp 204 melalui Surat Edaran pada 2 Agustus 2016 lalu.

"BRTI harus bisa memberikan penjelasan mengenai parameter yang digunakan untuk menghitung tarif interkoneksi kepada publik. Jika masuk akal, mengapa mesti ragu?," kata Alamsyah dalam keterangannya, Selasa (8/11/2016).  

Menurut dia, seharusnya dari dulu pemerintah menggunakan verifikator independen. Ombudsman juga menyesalkan waktu yang terbuang oleh Kemenkominfo dan BRTI dalam merumuskan peraturan ini. "Mungkin sudah waktunya BRTI dipisahkan dari kementerian agar bisa lebih independen," lanjut dia.

Terkait dengan kemungkinan ada polemik lanjutan setelah Kominfo dan BRTI menerima masukan dari verifikator independen, Ombudsman pun langsung mengingatkan."Sebaiknya lebih bijaklah. Kita sudah rugi waktu dua tahun akibat sibuk bermain-main dengan opini," tegas Alamsyah.

"Mau hasilnya sama ataupun berbeda yang penting data dan parameter yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah esensi akuntabilitas publik bagi pembuat kebijakan," jelasnya.

Menurut dia, harus menjadi perhatian bahwa pembuat kebijakan tak boleh menjebak presiden agar mau melanggar hukum.

Ombudsman tidak ingin Presiden Joko widodo (Jokowi) terkena imbas kebijakan revisi PP No. 52 dan 53 Tahun 2000 yang bertentangan dengan UU Telekomunikasi No36 Tahun 1999. Itu sebabnya, Ombudsman pun sampai mengeluarkan peringatan.

"Malu kalau sampai diuji materi ke Mahkamah Agung. Kalau Ombudsman sampaisurati presiden, ini lebih untuk menjaga hal tersebut. Kami tak punya kepentingan apa-apa terhadap hal ini. Yang tidak elok itu jika Ombudisman membiarkan," pungkas Alamsyah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X