Kompas.com - 09/11/2016, 16:30 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Indonesia Fintech Festival and Conference di ICE, Serpong, Tangerang, Selasa (30/8/2016). Andreas Lukas AltobeliPresiden Joko Widodo saat menghadiri Indonesia Fintech Festival and Conference di ICE, Serpong, Tangerang, Selasa (30/8/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi alias financial technology (fintech) di Indonesia terjadi begitu pesat dan cepat.

Layanan-layanan tersebut hadir untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

Akan tetapi, fintech diyakini oleh sebagian pihak bisa mengganggu layanan keuangan yang sudah hadir terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat.

Lalu, bagaimana pandangan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran?

Deputi Gubernur BI Ronald Waas menilai, fintech pada dasarnya memiliki arti yang sangat luas. Dalam setiap dekade belakangan ini, pergantian zaman kerap ditandai hadirnya fintech yang baru, belum pernah ada sebelumnya.

"Buat kami fintech ini mengandung arti yang sangat luas. Pada jamannya, telegram, ATM, uang elektronik juga merupakan fintech," kata Ronald di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Sehingga, menurut Ronald, fintech sebenarnya bukan barang baru. Hanya saja, dengan perkembangan internet yang sangat pesat, perkembangan fintech memiliki suasana yang baru.

Namun demikian, Ronald menyatakan bank sentral tidak tinggal diam di tengah perkembangan fintech yang sangat pesat.

Di seluruh dunia, gubernur bank sentral pun selalu membicarakan tentang fintech, yang mana pada dua tahun lalu saja belum dibicarakan hangat.

"Bagi BI, perkembangan fintech adalah keniscayaan. Tidak dapat dielakkan," jelas Ronald.

Bank sentral, imbuh dia, memandang perkembangan fintech menjadi suatu hal yang baik karena menunjukkan inovasi dan kreativitas kaum muda.

Selain itu, fintech dianggap bisa menjadi solusi di tengah masih terbatasnya akses lembaga keuangan formal.

"Kami mengapresiasi inovasi dan kreativitas generasi muda ini. Data kami awalnya menghitung ada 96 perusahaan fintech, saya rasa saat ini angka 100 perusahaan sudah terlampaui. Fintech dianggap sebagai solusi inovatif dan kreatif kebutuhan saat ini," jelas Ronald.

Kompas TV OJK Akan Terbitkan Aturan Industri Fintech



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?

Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?

Whats New
Mengenal Holywings, Bar-Resto yang Dilirik Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Mengenal Holywings, Bar-Resto yang Dilirik Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Whats New
Holywings: Berawal dari Kedai Nasi Goreng, Hingga Sahamnya Mau Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Holywings: Berawal dari Kedai Nasi Goreng, Hingga Sahamnya Mau Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Smartpreneur
Pempek dan Tekwan Model Picu Inflasi di Bangka Belitung

Pempek dan Tekwan Model Picu Inflasi di Bangka Belitung

Whats New
Di Wilayah Ini, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Mahal Jelang Lebaran

Di Wilayah Ini, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Mahal Jelang Lebaran

Whats New
Larangan Mudik Lebaran, Penerbangan di Bandara AP II Turun 90 Persen

Larangan Mudik Lebaran, Penerbangan di Bandara AP II Turun 90 Persen

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Akan Berikan Insentif Pajak untuk Sektor Ritel

Siap-siap, Pemerintah Akan Berikan Insentif Pajak untuk Sektor Ritel

Whats New
Sudah 1.300 Toko Ritel Tutup Akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Sudah 1.300 Toko Ritel Tutup Akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Protes ke Mabes Polri, Kreditur Indosterling MInta Pidana Terkait PKPU Dihentikan

Protes ke Mabes Polri, Kreditur Indosterling MInta Pidana Terkait PKPU Dihentikan

Rilis
17 Sektor yang Berhak Dapat Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

17 Sektor yang Berhak Dapat Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Whats New
Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

Whats New
Mudik Dilarang, Kemenhub Buka Posko Pengendalian Transportasi

Mudik Dilarang, Kemenhub Buka Posko Pengendalian Transportasi

Whats New
Perluas Bisnis, Chandra Asri Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

Perluas Bisnis, Chandra Asri Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

Rilis
RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Pelindungan Pekerja Migran

RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Pelindungan Pekerja Migran

Whats New
Kuartal I-2021, Laba Bersih BSI Tumbuh 12,85 Persen Jadi Rp 742 Miliar

Kuartal I-2021, Laba Bersih BSI Tumbuh 12,85 Persen Jadi Rp 742 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X