Geothermal Ditolak, Pendekatan Sosial ke Masyarakat Jadi Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan energi panas bumi atau geothermal kerap ditolak oleh masyarakat lantaran berbagai faktor, mulai dari minimnya edukasi hingga kepentingan politik.

Pemerintah pun disarankan menggunakan pendekatan yang berbeda kepada masyarakat. Pendekatan yang dimaksud yakni pendekatan sosial masyarakat adat.

"Saya ambil beberapa contoh (ekplorasi geothermal), di Aceh kami melakukan pendekatan ke kepala suku, ini penting juga sebab ada pemimpin informal," ujar pakar panas bumi dari Universitas Indonesia Daud Yunus dalam acara diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Pendekatan dengan langsung mendatangi pemimpin adat atau kepala suku juga berhasil Daud Yunus terapkan di Pontianak dan Tampomas.

Meski tidak semua eksplorasi merupakan eksplorasi energi panas bumi, namun cara itu dinilai efektif.

Selain itu, pendekatan dalam jangka panjang juga penting dilakukan kepada masyarakat yang ada di daerah kaya energi panas bumi. Setidaknya ada 265 lokasi di Indonesia yang kaya akan energi panas bumi.

"Jangka panjang edukasi ke masyarakat harus dilakukan, katakanlah di SMA. Harus ada pendidikan ke arah pemahaman energi terutama Geothermal. Lalu training guru, guru geografis tentang geothermal," kata Daud Yunus.

Pendekatan Sosial

Sementara itu Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh setuju dengan usulan pendekatan sosial untuk mencairkan cara pandang sebagai masyakarat yang beku lantaran minimnya informasi.

Bahkan ia mengusulkan agar beberapa masyarakat yang daerahnya akan dikembangkan untuk energi panas bumi, diajak untuk meninjau daerah lain yang menjadi percontohan pengembangan energi panas bumi.

Hal itu dinilai penting agar masyarakat bisa melihat langsung pengembangan energi panas bumi sekaligus bisa berdialog dengan masyarakat sekitar.

Meski begitu, Syamsir tetap mengatakan bahwa pendekatan seperti itu tidak mungkin bisa diseragamkan sebab sejumlah daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda.

"Misal PLTA di Kalimantan Utara, sebelumnya beberapa masyarakat juga ada penolakan. Akhirnya beberapa tokoh masyarakat terutama informal leader-nya pergi ke daerah lain untuk menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga air yang dibuat seperti itu contohnya," kata dia. 

"Tidak ada masalah, akhirnya mereka setuju. Itu contoh yang bisa diselesaikan. Tapi daerah itu punya kearifan lokal. Tidak bisa dipukul rata dengan pendekatan yang sama," lanjut Syamsir.

Politik

Sebelumnya, pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih sangat minim yakni 4 persen dari potensi yang ada. Padahal, 40 persen potensi energi panas bumi di dunia berada di Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat pengembangan energi panas bumi minim yakni kerap adanya penolakan dari masyarakat. Selain masih rendahnya edukasi dan sosialiasi, ada faktor kepentingan politik di balik penolakan tersebut.

"Ada resisteni berbau Pilkada. Ada seperti itu misal satu calon mendukung panas bumi, yang lawanya menolak itu. Ketika itu menolak maka akan ada info yang negatif (soal panas bumi)," ujar Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Yunus Syaefulhak.

(Baca: Enam Tantangan Utama Pengembangan Panas Bumi di Indonesia)