Uji Publik Revisi PP Telekomunikasi Belum Lapor Kemenko Polhukam

Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi pelaku bisnis untuk dapat mensepakati skema business to business (B2B) dalam rencana network sharing. Bukan malah memaksa operator untuk melakukan network sharing.

“Yang harus diingat pemerintah adalah jaringan telekomunikasi tersebut bukan miliknya. Melainkan miliknya penyelenggara jaringan telekomunikasi. Tidak bisa pemerintah memaksa operator untuk melakukan network sharing,” terang Riant yang juga pernah menjabat Komisioner di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Riant beranggapan pemaksaan pemberlakuan network sharing dan penetapan harga dapat dilakukan ketika jaringan tersebut dimiliki oleh publik atau dibangun oleh pemerintah melalui dana PSO (Public Service Obligation) atau USO (universal service obligation).

Kesalahan fatal lainnya dari pemerintah dalam revisi PP 53 tahun 2000 adalah Kemenkominfo tidak mengajak bicara para penyelenggara telekomunikasi yang telah memegang izin penyelenggaraan telekomunikasi melalui frekuensi.

Sebelum membuat revisi PP 53 tahun 2000 seharusnya Kominfo terlebih dahulu berbicara dan mendapatkan persetujuan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi.

Kesalahan fatal berikutnya adalah pemberlakuan pasal 31A yang berlaku surut yaitu sejak diberlakukan UU Telekomunikasi. Menurut Riant, hukum, UU serta perundang-undangan yang diberlaku di Indonesia tidak bisa berlaku surut.

“Kecuali hukum yang memiliki kekhususan tertentu seperti hukum mengenai tindak pidana korupsi. Hanya itu saja yang bisa berlaku surut. Yang lain tidak bisa,” papar Riant.

Jika dalil pemerintah melakukan revisi PP 53 tahun 2000 untuk menyelamatkan industri dari kasus yang menjerat IM2, menurut Riant alasan tersebut tidak bisa dipakai.

Kasus yang menjerat mantan Dirut IM2 Indar Atmanto dinilai Riant bukan merupakan tindakan pidana melainkan pemerasan yang dilakukan oknum yang mengerti hukum. Sehingga kasus IM2 bukanlah sebagai tindak pidana korupsi.

"Menurut saya Kemenkominfo mengerti mengenai kebijakan publik namun tidak memahami secara utuh,” terang Riant.

Jika Menkominfo tetap nekat memberlakukan dan menjalankan Revisi PP 52/53 tahun 2000, dipastikan Kemenkominfo akan melanggar kaidah dalam UU, hukum dan kebijakkan publik. Sehingga akan mudah digugat di Mahkamah Agung.

"Karena kebijakkan publik itu harus memenuhi kaidah transparan, akuntabilitas, good governance,” tegas Riant.