Otoritas Jasa Keuangan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Kompas.com - 21/11/2016, 13:15 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad. KOMPAS.com/Estu SuryowatiKetua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap penyaluran dan penerapan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar lebih fleksibel.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengungkapkan, evaluasi dilakukan karena saat ini KUR dinilai belum fleksibel bagi para pelaku UMKM yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

“Beberapa sektor usaha memang memiliki karakteristik yang memerlukan fleksibilitas dalam pembiayaan. Ada yang mengalami siklus dan periode tertentu,” ujar Muliaman dalam Rakernas Kadin bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Senin (21/11/2016).

Muliaman mencontohkan ada beberapa pelaku usaha yang mengalami siklus dan periode tertentu seperti Nelayan. Dia menyebutkan dalam mencari sumber daya alam di laut nelayan sangat bergantung pada cuaca.

“Mereka kadang melaut, kadang tidak, tergantung pada cuaca,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Muliaman, pendapatan para nelayan pun tidak menentu dan hal itu yang perlu dipahami lembaga keuangan agar dapat memberikan beberapa kelonggaran bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik tertentu.

“Dari apa yang kami lihat, KUR belum flesksibel yang seharusnya. Inilah tantangan yang harus kita pikirkan dan cari jalan keluarnya,” ungkap Muliaman.

Dengan itu pihaknya bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengidentifikasi berbagai macam karakteristik dari sektor-sektor yang berpotensi dapat dibiayai KUR.

“Kami lakukan ini bersama-sama karena KUR juga menjadi pilar penting dalam strategi nasional keuangan inklusif. Jelas kami memiliki andil untuk memberi berbagai masukan agar ke depannya program ini dapat dijalankan dengan lebih baik,” ungkapnya.

Penyaluran KUR juga perlu dilakukan evaluasi karena terlalu fokus pada pembiayaan di sektor perdagangan saja. “Mayoritas masih teralokasi ke perdagangan.

Saya tidak bilang itu buruk, tetapi kan juga harus didorong ke sektor produktif lainnya, seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan ekonomi kreatif seperti usaha rintisan,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per 7 November 2016 sebesar Rp 81,24 triliun.

Angka tersebut telah mencapai 81,2 persen dari target hingga akhir tahun ini sebesar Rp 100 triliun.

Adapun total jumlah debitur yang telah mendapatkan KUR sebanyak 3,74 juta debitur. Dengan rincian berdasarkan kategori, KUR mikro telah tersalurkan sebanyak Rp 56,09 triliun dengan jumlah 3,56 juta debitur.

Selain itu, KUR ritel sebesar Rp 25,01 triliun dengan jumlah 172 debitur. KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 133,6 miliar dengan 9.077 debitur.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menyatakan, pihaknya optimistis target tahun 2016 akan tercapai di akhir tahun ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X