Sri Mulyani Dinilai Bisa Menetralkan Dampak Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak

Kompas.com - 23/11/2016, 17:10 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menilai kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak tidak akan memiliki dampak buruk jangka panjang, khususnya kepada penerimaan sektor pajak.

Hal itu tidak terlepas dari turun tangannya orang nomor satu di Kementerian Keuangan.

"Untuk jangka panjang tidak akan berpengaruh, hanya sesaat, dan itu bisa dinetralkan. Bahkan, Menteri Keuangan sudah turun tangan sendiri," ujar Darussalam di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Sejak kasus suap pejabat Ditjen Pajak mencuat, Sri Mulyani memang menegaskan sikapnya. Ia menilai praktik korupsi yang dilakukan oknum pejabat pajak yang ditangkap KPK itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap institusi pajak.

Bahkan, Sri Mulyani juga datang ke Gedung KPK dan mengadakan jumpa pers langsung bersama pimpinan KPK terkait kasus yang menjerat Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial HS itu.

Menurut Darussalam, turun tangannya Sri Mulyani akan mampu menetralkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak.

Meski begitu, kata dia, kasus suap yang ditangani KPK itu tidak mencerminkan keseluruhan para petugas pajak.

"Saya yakin petugas pajak yang lain sudah menjalankan semua sesuai aturan, jadi dampak jangka panjang (terhadap penerimaan pajak) 2017 tidak akan ada masalah," kata Darussalam.

Target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.498 triliun. Bila dibandingkan APBN-P 2016, target penerimaan pajak tahun depan turun Rp 41 triliun dari Rp 1.539 triliun menjadi Rp 1.498 triliun.

Target penerimaan perpajakan APBN 2017 terdiri dari PPh Migas sebesar Rp 35,9 triliun, PPh Non Migas Rp sebesar Rp 751,7 triliun, serta PPN dan PPNBM sebesar Rp 493,8 triliun. Ada lagi penerimaan PBB sebesar Rp 17,2 triliun, cukai Rp 157,1 triliun, pajak lainnya Rp 8,7 triliun, dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 34 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lupa PIN ATM BNI dan MPIN BNI Mobile? Begini Cara Mengatasinya

Lupa PIN ATM BNI dan MPIN BNI Mobile? Begini Cara Mengatasinya

Whats New
Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Spend Smart
Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Spend Smart
Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Whats New
Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Whats New
Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Spend Smart
Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Spend Smart
Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta 'Standby' di Bukit Duri

Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta "Standby" di Bukit Duri

Whats New
Terowongan 'Headrace' Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Terowongan "Headrace" Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Whats New
Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Whats New
Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Whats New
Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Smartpreneur
BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

Whats New
RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.