Apindo: Revisi UU Persaingan Usaha Bikin Kewenangan KPPU Berlebihan

Kompas.com - 24/11/2016, 05:30 WIB
Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani dalam acara diskusi di Jakarta, KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani dalam acara diskusi di Jakarta,
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apindo menilai, revisi UU tersebut semata-mata untuk memperkuat wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU).

Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, rencana revisi UU Persaingan Usaha akan mengubah prinsip UU sebelumnya, yang bertujuan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat.

“Ini tidak sekadar amandemen, tapi bisa dikatakan mengubah secara prinsip UU tersebut,” kata Hariyadi di kantor DPP Apindo di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Hariyadi menyatakan, penguatan kewenangan KPPU melalui revisi UU Persaingan Usaha bisa menjadi kelebihan batas. Soalnya, kalangan usaha menilai kewenangan KPPU saat ini sudah melebihi batas.

“Kami lihat suatu lembaga pengawasan seperti KPPU harus mengedepankan metode check and balance. Lembaga ini menjadi sangat kuat, tapi secara check and balance dipertanyakan,” jelas Hariyadi.

Dia menuturkan, KPPU selama ini bisa menjadi pelapor sekaligus memutuskan apakah suatu usaha bersalah atau tidak. Menurut dia, keputusan ini seharusnya tidak dilakukan KPPU, melainkan pengadilan.

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja hanya sampai penuntutan. Bersalah atau tidaknya melalui pengadilan,” terang Hariyadi.

Kompas TV Ini Kata APINDO Soal Terpilihnya Trump- Satu Meja



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesempatan Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Ini Cara dan Syaratnya

Kesempatan Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Ini Cara dan Syaratnya

Whats New
Ada UU Cipta Kerja, Airlangga Ajak Pengusaha Jerman Investasi di Indonesia

Ada UU Cipta Kerja, Airlangga Ajak Pengusaha Jerman Investasi di Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Keuntungan Jadi 'Karyawan Kontrak' | Menkeu Tolak Pajak 0 Persen Mobil Baru

[POPULER MONEY] Keuntungan Jadi "Karyawan Kontrak" | Menkeu Tolak Pajak 0 Persen Mobil Baru

Whats New
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Menteri Ekonomi Pilihan Pengusaha

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Menteri Ekonomi Pilihan Pengusaha

Whats New
Hak Kekayaan Intelektual Penting untuk Brand Lokal

Hak Kekayaan Intelektual Penting untuk Brand Lokal

Rilis
244 Nasabah Korporasi Sepakati Program Restrukturisasi Jiwasraya

244 Nasabah Korporasi Sepakati Program Restrukturisasi Jiwasraya

Whats New
PTPN V Ditargetkan Melantai di Bursa pada 2023

PTPN V Ditargetkan Melantai di Bursa pada 2023

Whats New
Ini Cara Kelola Dana Darurat di Masa Pandemi

Ini Cara Kelola Dana Darurat di Masa Pandemi

Spend Smart
Genjot Produksi Gula, PTPN Konversi Lahan Karet Jadi Lahan Tebu

Genjot Produksi Gula, PTPN Konversi Lahan Karet Jadi Lahan Tebu

Whats New
Ada Pandemi, Bagaimana Prospek Pembiayaan Modal Kerja untuk Industri Konstruksi?

Ada Pandemi, Bagaimana Prospek Pembiayaan Modal Kerja untuk Industri Konstruksi?

Whats New
Pastikan Tak Terlibat Parpol, BKN Bakal Verifikasi CPNS yang Lulus ke KPU

Pastikan Tak Terlibat Parpol, BKN Bakal Verifikasi CPNS yang Lulus ke KPU

Whats New
Tahun Depan, Harga Minyak Diprediksi Belum Akan Tumbuh Signifikan

Tahun Depan, Harga Minyak Diprediksi Belum Akan Tumbuh Signifikan

Whats New
Meski Ekonomi Pulih, China Tetap Waspadai Perkembangan Ekonomi Global

Meski Ekonomi Pulih, China Tetap Waspadai Perkembangan Ekonomi Global

Whats New
Pemerintah Diminta Sosialisasi Penyederhanaan Perizinan di UU Cipta Kerja

Pemerintah Diminta Sosialisasi Penyederhanaan Perizinan di UU Cipta Kerja

Whats New
Ingin Promosikan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Gas Bumi, PGN Kolaborasi dengan JCCP

Ingin Promosikan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Gas Bumi, PGN Kolaborasi dengan JCCP

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X