JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Economist Danareksa Research Institute, Kahlil Rowter mengusulkan agar penerbitan obligasi daerah bebas pajak. Hal itu dinilai penting agar pemerintah daerah (Pemda) mau menerbitkan obligasi daerah.
"Di Amerika Serikat, itu bebas pajak untuk penerbitan obligasi daerah," kata Kahlil dalam acara seminar di Surabaya, Kamis (24/11/2016).
Ia mengungkapkan, pemberian bebas pajak penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu bentuk subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.
Skema bebas pajak untuk obligasi daerah sudah digunakan di AS. Hasilnya, pemda setempat bisa membangun daerahnya tanpa harus terlalu tergantung dari pemberikan dana pemerintah pusat.
Selama ini, belum ada satu Pemda pun yang menerbitkan obligasi daerah. Padahal obligasi daerah merupakan alternatif bagi Pemda mendapatkan permodalan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.
Namun, merealisasikan penerbitan obligasi daerah tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari pemahaman minim Pemda tentang obligasi daerah hingga adanya kepentingan politik.
Berdasarkan identifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hampir semua Pemda tidak mengerti obligasi daerah.
Padahal obligasi daerah merupakan salah satu opsi untuk Pemda mendapatkan permodalan di luar transfer daerah dari pemerintah pusat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanKunjungi kanal-kanal Sonora.id
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.