Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Tegaskan Gaji Selangit Bukan Solusi Tekan Bibit-bibit Korupsi

Kompas.com - 27/11/2016, 13:04 WIB
Estu Suryowati

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, menaikkan gaji atau tunjangan selangit bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukanlah cara yang tepat untuk menekan bibit-bibit korupsi.

Demikian ia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan korupsi oleh Kasubdit pada Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno, dalam acara Media Gathering Wartawan Makro, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

“Kalau mau dinaikkan 1.000 kali pun, enggak akan cukup, kalau itu adalah untuk orang yang tamak,” kata Sri Mulyani yang biasa disapa Ani.

Ani mengatakan, tindakan korupsi pegawai pajak sebagaimana dijelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa terjadi ketika belangsung pemeriksaan atau penagihan pajak.

Misalnya, kata dia, seorang wajib pajak dengan tagihan pajak hingga Rp 70 miliar meminta agar tagihan itu dihilangkan dengan imbalan 10 persen kepada pejabat pemeriksa.

Ani lebih lanjut menjelaskan, imbalan senilai Rp 7 miliar itu bisa saja tidak dinikmati sendiri oleh pejabat pemeriksanya. Katakanlah, ucap Ani, imbalan itu dibagi kepada 2-3 rekannya.

“Tetap saja dia dapat Rp 2 miliar. Saya tidak akan pernah dapat menaikkan gaji eselon 3 menjadi Rp 1 miliar. Enggak akan mungkin,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ani pun kembali menegaskan, Kemenkeu bukanlah tempat bagi orang-orang yang ingin cepat kaya dengan cara seperti itu.

Ani bahkan mempersilakan kepada pegawai Kemenkeu untuk menjadi pebisnis di luar birokrasi jika ingin cepat kaya.

Ani menyampaikan, Kemenkeu di sisi lain tetap menjamin tingkat gaji dan tunjangan pegawainya cukup, minimal untuk standar kehidupan kelas menengah.

Pasalnya menurut Ani, birokrat yang memiliki martabat, profesionalisme, keterampilan, kompetensi, dan komitmen harus dibayar cukup.

“Gaji dan tunjangan menggambarkan sesuatu yang merupakan reward terhadap suatu komitmen, integritas, dan profesionalisme. Tetapi kami tidak pernah bisa me-reward kejahatan dan ketamakan,” pungkas Ani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Whats New
RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com