Pasca-OTT, Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Kaji Lagi Revisi UU Perpajakan

Kompas.com - 27/11/2016, 13:23 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). Para CEO yang tercatat dalam indeks Kompas 100 berkumpul dan berdiskusi dalam Kompas 100 CEO Forum. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). Para CEO yang tercatat dalam indeks Kompas 100 berkumpul dan berdiskusi dalam Kompas 100 CEO Forum.
|
EditorM Fajar Marta

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk melakukan kajian mendalam mengenai revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Salah satu wacana yang berkembang dalam revisi UU KUP yang baru yaitu akan ada penambahan kewenangan kelembagaan Ditjen Pajak.

Akan tetapi, kata dia, operasi tangkap tangan (OTT) Kasubdit Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu kembali membuat masyarakat skeptis.

“Waktu kita (negara) mau memberi kewenangan, eh, ada yang berkhianat. Jadi membuat orang semua (berpikir): ‘Baru dikasih segitu aja, terpeleset. Apalagi nanti dikasih lebih gede’. Ini persoalan yang terus-menerus menjadi suatu kajian di Ditjen Pajak,” kata Ani di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

Menurut Ani, revisi UU KUP cenderung didasarkan pada kondisi Ditjen Pajak tiga tahun terakhir. Terutama, kata Ani, pada saat Ditjen Pajak mendapatkan tekanan begitu besar untuk mencapai target pajak.

Selain itu, pada tahun ini Ditjen Pajak juga mendapat tugas tambahan menjalankan program amnesti pajak. Di sisi lain, adanya oknum-oknum pajak yang terjerat kasus korupsi seharusnya menjadi pelajaran bagi Ditjen Pajak.

“Kalau dari sisi penguatan Ditjen Pajak, saya yakin perlu diperkuat baik institusi atau kewenangan. Hanya, masyarakat selalu dalam posisi ambivalensi. Apakah kalau dikasih kewenangan, tidak diselewengkan? Apalagi contoh-contoh OTT ini malah membuat orang menjadi skeptis,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menurut Ani, revisi UU KUP tidak bisa hanya dipersempit pada ihwal apakah Ditjen Pajak harus menjadi lembaga sendiri di luar Kemenkeu, atau tidak.

Akan tetapi, harus dilihat titik lemah dan titik kuat dari institusi pajak itu sendiri. Dengan demikian, maka harus dicari persoalan mendasarnya, apakah dari sisi struktural, kewenangan, atau mental sebelum diputuskannya UU KUP yang baru.

“Komitmen Presiden, saya sebagai Menkeu, itu sangat jelas. Presiden menginginkan suatu institusi pajak yang kuat dan bersih,” ucap Ani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X