Menkeu Siap Laksanakan Instruksi Presiden Turunkan Tarif Pajak UMKM

Kompas.com - 27/11/2016, 17:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). Para CEO yang tercatat dalam indeks Kompas 100 berkumpul dan berdiskusi dalam Kompas 100 CEO Forum. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). Para CEO yang tercatat dalam indeks Kompas 100 berkumpul dan berdiskusi dalam Kompas 100 CEO Forum.
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait penurunan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan 0,25 persen.

Rencana tersebut masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

"Kalau ada implikasinya apakah dari sisi regulasinya, prosedurnya, akan kita sampaikan. Arahan Presiden adalah kita terus mempermudah prosedur terutama UMKM, agar mereka dalam berinteraksi dengan Ditjen Pajak itu tidak ada kekhawatiran, tidak susah, tidak berbelit-belit, mudah. Sehingga timbul trust," kata wanita yang akrab disapa Ani itu dalam media gathering di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Ani menuturkan, selama ini banyak faktor yang menjadi alasan orang tidak familiar dengan pajak.

Tradisi membayar pajak di Indonesia hanya dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam fixed income earner, atau pekerja penerima pendapatan tetap.

Padahal, kewajiban membayar pajak berlaku bagi semua warga negara yang masuk dalam kriteria wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak hanya bagi fixed income earner.

Selain itu, rasio jumlah aparat pajak terhadap wajib pajak yang makin kecil juga menyusahkan Ditjen Pajak dalam pengumpulan PPh orang pribadi (OP).

Ani mengatakan, saat ini jumlah aparat Ditjen Pajak sekitar 40.000 orang, atau hanya bertambah 5.000 orang dibandingkan dengan 10 tahun silam saat dirinya menjabat Menteri Keuangan pertama kali.

Sedangkan jumlah wajib pajak pada periode yang sama sudah naik lima kali lipat dari 6 juta orang menjadi 32 juta orang.

"Karena itu, masalah edukasi dan sosialisasi ini menjadi penting. Selama ini mereka tidak tahu kalau mereka harus membayar pajak. Dikiranya kalau negara sudah merdeka, maka tidak perlu membayar pajak," kata Ani.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengakui, beberapa pihak kerap membanding-bandingkan tarif PPh di Indonesia dengan di negara lain.

Perbandingan itu dinilainya tidak tepat karena tidak memasukkan perbandingan kebutuhan belanja infrastruktur di Indonesia dengan negara lain.

"Kalau lihat peta Indonesia, berarti harus sebesar itu bangun infrastruktur, telekomunikasi, jalan raya. Tentu beda kebutuhannya. Kalau infrastruktur ini tidak didorong pemerintah, maka tidak pernah terbangun," kata Suahasil.

Suahasil mengingatkan, pemerintah telah melakukan realokasi belanja subsidi sangat besar untuk pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2014, pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebanyak Rp 350 triliun. Kemudian, pada tahun 2015 subsidi tersebut diturunkan dan dipindahkan untuk pembangunan infrastruktur.

Tahun depan, subsidi energi tinggal Rp 77 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur makin besar lagi menjadi Rp 387 triliun.

Suahasil mengatakan, belanja infrastruktur akan makin tinggi pada 2018. "Kalau dua tahun lalu kita dapat duitnya dari mengubah subsidi energi. Tahun-tahun ke depan, tidak bisa lagi. Jadi, untuk membangun duitnya dari mana? Ya dari pajak," kata dia.

"Makanya harus bikin reformasi pajak dengan benar. Karena pajaklah yang akan membiayai pembangunan kita ke depan," ucap Suahasil.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Rilis
IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

Earn Smart
Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Work Smart
Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

Whats New
Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Whats New
Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Whats New
Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Work Smart
Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Whats New
Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Whats New
Biar Dapur Tetap 'Ngebul', Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Biar Dapur Tetap "Ngebul", Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Earn Smart
Ini Kunci Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel Per Hari

Ini Kunci Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel Per Hari

Whats New
Penjualan Turun, KFC Indonesia Rugi Rp 283 Miliar

Penjualan Turun, KFC Indonesia Rugi Rp 283 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X