Sariwangi Tolak Permohonan Pembatalan Perdamaian oleh Bank Panin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016), kembali menggelar sidang permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan PT Bank Panin Tbk (pemohon) terhadap PT Sariwangi Agricultural Estaste Agency (termohon).

Dalam sidang tersebut, beragendakan jawaban dari termohon atas permohonan pembatalan perdamaian oleh pemohon.

Selain itu, persidangan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/Jkt.Pst. ini juga beragendakan pembuktian surat dari pemohon.  

PT Sariwangi Agricultural Estaste Agency yang diwakili kuasa hukumnya, Marsel Rajasa menolak permohonan yang diajukan pemohon.

Menurut Marsel, permohonan yang diajukan pemohon terlalu dini. Pemohon sudah tergesa-gesa mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Jadi permohonan ini prematur.

Dia melanjutkan, kalau berpegangan pada perjanjian perdamaian 22 September 2015 yang dihomologasi 9 Oktober 2015, kewajiban pembayaran bunga itu ada aturan dan klausulnya.

"Di mana untuk bunga bisa diakumulasi satu tahun setelah 9 Oktober 2015," ujar Marsel di Pendilan Niaga Jakarta Pusat.

Dirinya menjelaskan, dalam perjanjian perdamaian pembayaran bunga dapat diakumulasikan selama setahun setelah homologasi yakni 9 Oktober 2016. 

Kemudian, jika kreditur menyatakan debitur adanya pelanggaran dalam pembayaran bunga, maka debitur dapat pelonggaran selama 30 hari untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

Sehingga, terang Marsel, termohon dapat memperbaiki pelanggaran pembayaran bunga setelah ada somasi dari pemohon. 

Akan tetapi, pemohon baru somasi termohon 14 Oktober 2016. Sehingga pemohonan baru dapat mengajukan pembatalan perdamaian pada 14 November 2016.

Selain itu, Marsel meninal permohonan yang diajukan pemohon kurang sepihak. Karena, tidak melibatkan debitur lain yakni, PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. 

"Sudah jelas debiturnya ada dua, perjanjian perdamaian dibatalkan bukan hanya Sariwangi saja, tetapi Indorub, kenapa hanya Sariwangi? Ini menjadi suatu pertanyaan besar," katanya. 

Sementara itu, Kuasa hukum Bank Panin Sabar M Simamora mengatakan, dirinya tetap pada permohonannya untuk membatalkan perdamaian.

Menurut dia, permohononan pembatalannya tidak terlalu dini. Pihaknya sudah memberi kelonggaran hingga 30 hari pada saat wanprestasi.

"Dia bulan pertama kan wanprestasi, beberapa bulan kemudian kami. Jadi permohonannya tidak prematur," kata Sabar. 

"Dia juga tadi bilang permohonan kami kurang pihak, tetapi Indorub bukan kreditur kami. Jadi, nggak ada urusan hukum dengan kami."

Ketua Majelis Hakim Masud menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada 6 Desember 2016 dengan agenda pembuktian termohon. Namun, Majelis Hakim tetap mengupayakan kedua belah pihak untuk berdamai. 

Gagal Bayar Bunga

Sebelumnya, PT Bank Panin Tbk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 24 Oktober 2016.

Permohonan tersebut dilayangkan karena, Sariwangi tidak membayar bunga sebesar Rp 1,3 miliar.

Sementara, total tagihan Bank Panin terhadap Sariwangi sebesar Rp 30 miliar.  Indorub dan Sariwangi juga sempat berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 19 Mei 2015 lantaran permohonan yang diajukan Bank Commonwealth diterima majelis hakim.

Saat PKPU, debitur diketahui memiliki total tagihan sebesar Rp 1,2 triliun dari 74 kreditur. PKPU pun berakhir damai lantaran perjanjan perdamaian disetujui hampir seluruh kreditur.