BI: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Membaik pada Semester I 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester I 2016 membaik.

Hal ini didukung oleh kuatnya permodalan dan meningkatnya likuiditas perbankan serta membaiknya kinerja pasar keuangan.

Dinamika perekonomian global dan domestik di tahun 2016 memberi pengaruh cukup signifikan terhadap kondisi sistem keuangan Indonesia.

Perlambatan ekonomi China dan berlanjutnya pelemahan harga komoditas yang disertai sentimen pasar terkait kenaikan Fed Fund Rate telah memberikan tekanan pada sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.

"Namun demikian upaya berkelanjutan yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan mampu menjaga sistem keuangan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang stabil," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dalam keterangan resmi, Rabu (30/11/2016).

Mirza menyatakan, meski terjadi perlambatan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) serta peningkatan risiko kredit, namun ketahanan industri perbankan masih mampu menyerap potensi risiko yang timbul, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Industri keuangan non-bank pun masih menunjukkan resiliensi yang cukup baik, meskipun dengan risiko yang cenderung meningkat.

Sebagai respons terhadap hasil asesmen stabilitas sistem keuangan dan juga kondisi makroekonomi Indonesia, imbuh Mirza, BI memformulasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terintegrasi, untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Beberapa kebijakan makroprudensial yang ditempuh di tahun 2016 antara lain pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) yang berdampak dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit properti.

Selain itu, kebijakan Loan to Funding Ratio (LFR) yang dikaitkan dengan Giro Wajib Minimum (GWM) telah memperluas ruang penyaluran kredit dan mulai mendorong bank meningkatkan penerbitan surat-surat berharga.

Selanjutnya, upaya penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait semakin diperkuat dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Penguatan koordinasi ini diimplementasikan dalam forum koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai upaya menjaga stabilitas sistem Keuangan secara nasional.