Agar Investasi di Perbatasan Mudah, Pemerintah Godok Regulasi Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan potensi di wilayah perbatasan, saat ini pemerintah tengah mendorong agar investasi dapat masuk di wilayah tersebut.

Pemerintah berencana membuat regulasi khusus yang dapat menarik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di daerah perbatasan.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, masuknya investasi ke wilayah perbatasan akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ujung-ujungnya, akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat dan juga menghilangkan kesan bahwa wilayah perbatasan merupakan daerah tertinggal.

Menurut Eko, investasi di daerah harus sesuai potensi dan peluang di masing-masing daerah.  Utamanya, investasi yang masuk harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

"Perlu dibuat regulasi khusus yang dapat menarik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di daerah perbatasan,” ujar Eko dalam acara Potensi Daerah Perbatasan Tahun 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dia menambahkan, investasi di daerah perlu dilakukan agar semakin memperkuat perekonomian di Indonesia. (Baca:  Pebisnis Diajak Berinvestasi di Perbatasan)

Sinergi 

Mendes Eko mengatakan, untuk mendorong investasi pada wilayah perbatasan diperlukan juga kerja sama dan sinergi lintas lembaga pemerintahan. Sehingga program tersebut berhasil dan mencapai pembangunan daerah yang berkesinambungan.

"Selama ini banyak daerah dan wilayah perbatasan tertinggal itu karena kementerian bekerja sendiri-sendiri jadi hasilnya kecil. Kalau kita semua bekerja sama, hasilnya akan besar," tegasnya.

Adapun dalam mendorong program investasi di wilayah perbatasan, pemerintah akan mendorong enam wilayah perbatasan yang potensial, diantaranya, Natuna, Nunukan, Belu, Kepulauan Talaud, Pulau Morotai hingga Merauke.

Sementara itu, selain mendorong investasi di wilayah perbatasan, pemerintah juga tengah mengoptimalkan beberapa program pembangunan desa, mulai dari penyaluran dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) hingga program One Village One Product (Ovop).

Ke depan, pemerintah juga akan menaikkan anggaran untuk dana desa. Dana desa dianggarkan Rp 47 triliun pada 2016, dan dana itu akan meningkat jadi Rp 60 triliun pada 2017.