Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Dana Desa Difokuskan untuk Bangun Embung Pedesaan

Kompas.com - 02/12/2016, 07:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, kenaikan alokasi anggaran pemerintah pada dana desa akan difokuskan pada pembangunan sistem pengairan desa atau embung.

Dana desa pada 2017 akan meningkat hingga Rp 60 triliun dari Rp 46,98 triliun di 2016. Dengan kata lain, ada peningkatan jumlah dana desa hingga Rp 20 triliun.

"Jadi setiap desa akan diwajibkan membuat embung antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta," ujar Eko dalam acara Potensi Daerah Perbatasan Tahun 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Eko menambahkan, digencarkannya pembangunan embung di desa dengan tujuan membangun sistem irigasi yang belum maksimal.

Menurutnya, saat ini berbagai desa di Indonesia masih minim sistem irigasi yang baik guna mendukung produksi pangan, dengan itu produksi tidak merata, ada desa hanya menanam satu kali dalam setahun dan ada juga yang menanam hingga tiga kali dalam setahun.

Diharapkan dengan mendorong pembangunan embung di pedesaan akan meningkatkan produksi pangan di pedesaan. Sehingga, pendapatan pertanian di pedesaan bisa meningkat dan dapat menciptakan sumber pendapatan lain.

"Terciptanya sektor lain di suatu desa ini akan sangat membantu. Karena banyak desa di Jawa luas lahannya mencapai 200 hektar-300 hektar, dengan jumlah penduduk di atas 1.000 orang. Jadi tidak mungkin pertanian bisa menghidupi masyarakat. Perlu sektor lain," tambahnya.

Wilayah Perbatasan

Sementara itu, Menteri Eko menjelaskan, dana desa sebesar Rp 60 triliun pada 2017 tengah dikaji pembagiannya oleh pemerintah.

"Dana desa Rp 60 triliun itu pembagiannya sekarang sedang dikaji. Tapi polanya sepertinya sama seperti tahun sebelumnya, 90 persen dibagi rata, 10 persen proporsional melihat bagaimana kebutuhannya," jelasnya.

Menurut Eko, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya mengandalkan kementeriannya. Namun, juga peran kementerian lain dan juga pemerintah daerah.

Misal, untuk perbatasan dan daerah tertinggal itu akan dibantu dana dari dirjen lain seperti pembangunan daerah tertinggal. Atau dari kementerian lain, seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Mereka kan juga bangun proyek infra di perbatasan, lalu Kementerian Pertanian juga. Lalu ada juga dari pemda setempat," tambah Eko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan terus meningkatkan dana desa hingga Rp 120 triliun pada 2018 guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Presiden mengharapkan, kedepan dana desa bisa dioptimalkan dalam pembangunan irigasi dan embung yang berfungsi sebagai kantong air sehingga bisa meningkatkan produksi pangan nasional.

Presiden menegaskan bahwa kecukupan pangan Indonesia ini hanya masalah niat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.

"Ini hanya masalah niat, mau atau tidak mau. Ada niat, mau atau tidak mau. Kalau niatnya kuat, maunya kuat rampung urusan-urusan seperti itu," ujarnya.

Kompas TV Dana Desa Ditambah Tahun 2017?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com