Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balikpapan, Sri Mulyani Geram Penambang Tak Sukseskan "Tax Amnesty"

Kompas.com - 06/12/2016, 14:58 WIB
Dani Julius Zebua

Penulis

Pelaporan dan tebusan jajaran direksi dan komisaris begitu miris. Ada pembayaran tebusan dengan nilai terkecil hanya Rp 5.000 hingga tertinggi Rp 98 miliar. Sri Mulyani pun menjadi kesal atas laporan ini.

“Saya yakin banyak sekali (harta yang ada). Yakin saya. Saya makin geram. Tapi karena presiden saya baik, pemaaf. Saya hanya bisa menahan kegeraman ini,” kata Sri Mulyani.

Rendahnya kepatuhan mengikuti program TA juga terjadi di bisnis minyak dan gas. Terdapat 86 blok migas tersebar di seluruh pulau di Indonesia dengan 212 WP di dalamnya.

Sejumlah 16 blok di antaranya tersebar di Kalimantan dengan 41 WP. Dari 212 WP itu, hanya 10 WP yang ikut program TA, tetapi tak satupun WP dari blok Kalimantan.

“Tebusan di Kalimantan nol Rupiah,” kata Sri Mulyani disambut sorakan ‘huuuu’ peserta sosialisasi.

Para pengurus dan pemilik usaha migas dinilai juga tak serius. Terdapat 1.720 WP komisaris di dunia migas, 2.732 WP direksi, dan 2.972 WP pemegang saham. Rata-rata 49 sampai 60 persen memilih tidak melapor dan ikut TA.

Perkebunan

Kepatuhan di sektor perkebunan jauh lebih rendah dari minerba dan migas. Terdapat 124.603 pemegang izin perkebunan di tanah air. Sejumlah 14.393 WP ada di Kalimantan. Dari jumlah di Kalimantan itu, hanya 134 WP yang ikut TA dengan dengan tebusan Rp 21,1 miliar.

Kepesertaan pemegang izin perkebunan di Kalimantan ini menggenapi total tebusan Rp 141 miliar dari 935 WP untuk perkebunan kelapa sawit, Rp 30,7 miliar dari 148 WP kebun karet, dan perkebunan lain Rp 15,5 miliar.

Bagaimana dengan para pengurus usaha dan pemilik perkebunan? Terdapat 2.940 komisaris, 4.212 direktur, dan 2.911 pemegang saham di bisnis ini.

Terungkap, hanya 20 persen-50 persen wajib pajak yang turut dalam pengampunan pajak. Rata-rata komisaris perkebunan membayar tebusan dari nilai terendah Rp 118.000 dan paling tinggi Rp 148 miliar, dengan total Rp 2,4 triliun.

Sementara direktur perkebunan mulai Rp 46.000 hingga Rp 86 miliar, dengan total Rp 1,5 triliun.

Pemegang saham sektor perkebunan pun memprihatinkan. Tebusan terendah yang dibayarkannya ada yang Rp 30.000 hingga Rp 180 miliar, dengan total Rp 2,9 triliun.

Sanksi Tegas

Pemerintah memang tampak begitu lunak soal pemberian TA. Dibanding dengan negara lain, Irlandia dan Italia juga melakukan TA, tapi tak pernah memberi tarif yang lebih rendah dari 20 persen-30 persen dari pendapatannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usia Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usia Pemilu?

Whats New
Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Whats New
Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Whats New
Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com