Kompas.com - 09/12/2016, 17:25 WIB
|
EditorLatief


KOMPAS.com
- Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia berhadapan dengan tantangan pemenuhan pasokan. Namun, ada risiko besar yang juga membayangi tantangan tersebut.

Sejak 2004, Indonesia telah menjadi net importer minyak. Dengan tingkat konsumsi migas yang sama dengan saat ini, Indonesia juga terancam menjadi net importer gas, bahkan net importer energi.

(Baca juga: Mitos atau Fakta, Indonesia Kaya Migas?)

Dok SKK Migas Proyeksi minyak dan gas bumi Indonesia

Padahal, konsumsi migas Indonesia rata-rata tumbuh 8 persen per tahun, merujuk data Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Tanpa upaya mencari sumber cadangan terbukti baru (eksplorasi) yang bernilai ekonomis, ancaman krisis energi ada di depan mata.

(Baca juga: Waktunya Melawan Kutukan, Menolak Bala "Resources Curse")

Tantangan tak berhenti di situ. Eksplorasi bukan upaya tanpa risiko. Butuh biaya besar dan teknologi tinggi, apalagi tren potensi cadangan migas Indonesia mengarah ke kawasan timur dan lautan dalam.

Sudah begitu, pencarian tak selalu mendapati hasil sesuai harapan. Sebagai gambaran, merujuk data SKK Migas, pada kurun 2002-2010 ada 100-an perusahaan migas yang harus kehilangan biaya sekitar 3,9 miliar dollar AS—setara sekitar Rp 54 triliun—karena ekplorasi tak berhasil.

Nominal tersebut hampir menyamai total Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2016 yang bernilai Rp 62,9 triliun. Angka itu mendekati 7 kali lipat APBD Kota Surabaya, 10 kali APBD Kota Medan, dan lebih dari 12 kali APBD Kota Makassar, untuk tahun anggaran yang sama.

Situasi ini ibarat simalakama. Pasokan tetap harus tersedia, tapi butuh biaya besar untuk mendapatkannya. Mengandalkan anggaran negara—dengan gambaran risiko sedemikian besar—juga bakal jadi persoalan baru di tengah gonjang-ganjing perekonomian global.


Dok SKK Migas Skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) untuk investasi di sektor hulu migas Indonesia

Di sinilah kehadiran skema cost recovery dalam kontrak kerja sama bagi hasil (production sharing contract atau PSC) menjadi strategis. Ibaratnya, skema ini memindahkan risiko dari negara kepada investor atau perusahaan migas.

Namun, bukan pula berarti kepemilikan lapangan migas beralih ke investor. Sebagaimana ketentuan konstitusi, kekayaan alam Indonesia tetap harus pula dikuasai negara.

Lalu, bagaimana mendudukkan cost recovery yang akhir-akhir ini kembali mencuat di pemberitaan, yang bahkan jadi perdebatan dan kontroversi?

Simak uraian lengkap mengenai topik ini di Visual Interaktif Premium (VIP) Kompas.com "Cost Recovery, Simalakama Migas Indonesia".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Whats New
Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Whats New
Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Work Smart
Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Whats New
Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Whats New
Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

Whats New
BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

Whats New
Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Whats New
Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Rilis
Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Whats New
100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

Whats New
Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Spend Smart
Listrik di Rumah Kecil tapi Pakai Kompor Listrik 1.000 Watt, Memangnya Bisa?

Listrik di Rumah Kecil tapi Pakai Kompor Listrik 1.000 Watt, Memangnya Bisa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.