Kompas.com - 09/12/2016, 17:25 WIB
|
EditorLatief


KOMPAS.com
- Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia berhadapan dengan tantangan pemenuhan pasokan. Namun, ada risiko besar yang juga membayangi tantangan tersebut.

Sejak 2004, Indonesia telah menjadi net importer minyak. Dengan tingkat konsumsi migas yang sama dengan saat ini, Indonesia juga terancam menjadi net importer gas, bahkan net importer energi.

(Baca juga: Mitos atau Fakta, Indonesia Kaya Migas?)

Dok SKK Migas Proyeksi minyak dan gas bumi Indonesia

Padahal, konsumsi migas Indonesia rata-rata tumbuh 8 persen per tahun, merujuk data Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Tanpa upaya mencari sumber cadangan terbukti baru (eksplorasi) yang bernilai ekonomis, ancaman krisis energi ada di depan mata.

(Baca juga: Waktunya Melawan Kutukan, Menolak Bala "Resources Curse")

Tantangan tak berhenti di situ. Eksplorasi bukan upaya tanpa risiko. Butuh biaya besar dan teknologi tinggi, apalagi tren potensi cadangan migas Indonesia mengarah ke kawasan timur dan lautan dalam.

Sudah begitu, pencarian tak selalu mendapati hasil sesuai harapan. Sebagai gambaran, merujuk data SKK Migas, pada kurun 2002-2010 ada 100-an perusahaan migas yang harus kehilangan biaya sekitar 3,9 miliar dollar AS—setara sekitar Rp 54 triliun—karena ekplorasi tak berhasil.

Nominal tersebut hampir menyamai total Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2016 yang bernilai Rp 62,9 triliun. Angka itu mendekati 7 kali lipat APBD Kota Surabaya, 10 kali APBD Kota Medan, dan lebih dari 12 kali APBD Kota Makassar, untuk tahun anggaran yang sama.

Situasi ini ibarat simalakama. Pasokan tetap harus tersedia, tapi butuh biaya besar untuk mendapatkannya. Mengandalkan anggaran negara—dengan gambaran risiko sedemikian besar—juga bakal jadi persoalan baru di tengah gonjang-ganjing perekonomian global.


Dok SKK Migas Skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) untuk investasi di sektor hulu migas Indonesia

Di sinilah kehadiran skema cost recovery dalam kontrak kerja sama bagi hasil (production sharing contract atau PSC) menjadi strategis. Ibaratnya, skema ini memindahkan risiko dari negara kepada investor atau perusahaan migas.

Namun, bukan pula berarti kepemilikan lapangan migas beralih ke investor. Sebagaimana ketentuan konstitusi, kekayaan alam Indonesia tetap harus pula dikuasai negara.

Lalu, bagaimana mendudukkan cost recovery yang akhir-akhir ini kembali mencuat di pemberitaan, yang bahkan jadi perdebatan dan kontroversi?

Simak uraian lengkap mengenai topik ini di Visual Interaktif Premium (VIP) Kompas.com "Cost Recovery, Simalakama Migas Indonesia".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.