Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awasi Bisnis Kemitraan, KPPU Bentuk Satgas

Kompas.com - 13/12/2016, 15:03 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan bisnis kemitraan.

Satgas tersebut bertugas untuk mengawasi jalannya kemitraan antara pelaku usaha Kecil menengah (UKM) dengan pelaku usaha dengan skala besar.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menerangkan, perusahaan dengan skala besar berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dalam proses kemitraan dengan pelaku UKM.

Sehingga, untuk menghindari kerugian satu pihak, perlu adanya pengawasan terkait dengan kemitraan tersebut.

"Tujuannya memang untuk memproteksi UKM dalam konteks kemitraan terkait hubungan antara usaha besar dan kecil. Nah biasanya yang selalu dirugikan usaha kecil-kecil ini. Jadi kita berikan proteksi agar perusahaan besar tidak menyalahgunakan posisi tawar dia," ujar Syarkawi di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Syarkawi menuturkan, satgas tersebut dibentuk berdasarkan banyaknya laporan penyalahgunaan bisnis kemitraan antara UKM dan pelaku usaha besar. Salah satunya, laporan dari peternak ayam di Semarang.

"Ini kami dapat laporan dari semarang, bahwa ada peternak mandiri usaha kecil bermitra dengan perusahaan besar. Nah perusahaan kecil ini dalam proses penentuan harga, tetapi pembelian ayamnya itu kadang ditunda, kan yang dirugikan yang usaha kecil . Sehingga, dalam konteks ini, KPPU punya kewanenang penegakkan hukum," jelasnya.

Syarkawi mengatakan, dalam pembentukan satgas tersebut, KPPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dirinya juga mengungkapkan, satgas tersebut akan dibentuk pada 15 Desember 2016. "Dasar hukum kami sudah setuju, nanti diformalkan pada tanggal 15 Desember 2016. Kami juga sudah sepakat dengan Menteri Koperasi dan UKM , pada 2017 satgas ini sudah harus jalan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com