2016, Tahun yang Menguji Kesabaran Seorang Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2016, banyak peristiwa yang terjadi. Namun, tidak semua peristiwa itu membawa senyum atau bahagia. Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, 2016 bisa dibilang tahun penuh cobaan bahkan tekanan.

Kesabaran perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu pun benar-benar diuji. Berikut Kompas.com rangkum peristiwa-peristiwa yang menguji kesabaran Susi:

Kepergian Sang Putra

"Mudah-mudahan tidak tambah tua, tidak tambah lemah dan jadi tambah sabar," begitu harapan Susi di hari ulang tahunnya yang ke-51, Jumat (15/1/2016) lalu.

Hanya berselang 3 hari dari hari bahagianya itu, kabar duka datang. Panji Hilmansyah (31), putra kandung Menteri Susi, meninggal dunia di Amerika Serikat (AS) karena serangan jantung. Sontak, kabar itu membuat duka yang mendalam bagi Susi dan keluarganya.

Terlebih, ia baru bertemu Panji pada awal tahun di AS. Tak disangka, pertemuan itu menjadi pertemuan terakhirnya.

(BACA: Sekelumit Kisah Panji Hilmansyah, Putra Menteri Susi dari Asrama Gontor)

Meski sempat terpukul hebat, Susi menegarkan hatinya. Aktivitas sebagai seorang menteri kembali ia jalankan pasca peristiwa kepergian putranya itu.

Klaim Cina atas Natuna

Susi jengkel bukan main dan tidak terima saat Pemerintah China mengintervensi penegakan hukum kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok, yakni KM Kway Fey 10078, di Laut Natuna. Kapal ini melanggar regulasi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Namun China mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah historical traditional fishing ground miliknya.

Susi menuturkan, pengakuan China hanyalah klaim sepihak dari dan tidak diakui oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS ). Saat ini, kata dia, Traditional Fishing Right yang dimiliki Indonesia hanya dengan Malaysia.

Kejengkelan Susi itu muncul usai pihak Indonesia dalam hal ini KKP melalui Kapal Pengawas Hiu 001 telah mengamankan 8 Anak Buah Kapal (ABK) KM Kway Fey yang memasuki wilayah Perairan Natuna, Minggu (20/3/2016).

Namun, upaya penegakan hukum itu gagal karena tiba-tiba kapal coastguard Tiongkok mendekat dan menabrak KM Kway Fey serta menarik kapal tersebut menjauh dari wilayah Indonesia.

Surat Teguran Wakil Presiden

Menteri Susi sempat mendapatkan ditegur Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pengujung Maret lalu. Teguran itu berupa surat yang isinya meminta Susi untuk mengevaluasi berbagai kebijakanya.

Berdasarkan tinjauan ke berbagai daerah, Kalla menilai banyak kebijakan Susi menimbulkan matinya industri perikanan, kapal-kapal berhenti operasi, hingga naiknya angka pengangguran.

Dalam satu kesempatan, menanggapi teguran Wapres, Susi mengungkapkan bahwa semua kebijakan yang ia buat selalu didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo.

Ribut-ribut di pemerintahan itu memanas lantaran Juru Bicara Wapres Husain Abdullah sempat melontarkan kritik atas sikap Susi dalam menanggapi surat teguran Wapres.

(BACA: Sebelum Terbitnya Surat Pak JK...)

Namun, kegaduhan di kabinet itu mereda seiring pernyataan Susi yang menganggap surat teguran dari Wapres merupakan pengingat untuk bekerja lebih baik.

Susi vs Ahok soal Reklamasi Teluk Jakarta

Susi kerap mendapatkan kritik lantaran sempat mempertanyakan izin proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Susi, izin reklamasi laut harus atas seizin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sikap Susi itu sempet membuat polemik lantaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menilai izin reklamasi Teluk Jakarta tidak perlu izin dari Kementerian Kalautan dan Perikanan.

Polemik antara Susi dan Ahok mereda setelah pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta pada 18 April 2016.

Setelah penghentian sementara reklamasi ini, langkah selanjutnya adalah membentuk joint committee yang melibatkan pejabat-pejabat dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan joint committee bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang saat ini terjadi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Susi vs Luhut soal Investasi Sektor Perikanan dan Kelautan

Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yang berencana membuka investasi di sektor perikanan tangkap, ditanggapi serius oleh Susi. Ia menolak keras rencana pembukaan investasi di sektor perikanan tangkap.

Bahkan ia mengatakan siap mundur dari jabatannya bila rencana itu terealisasi. Sebab sektor perikanan tangkap sudah masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya 100 persen sektor tersebut diberikan kepada para nelayan Indonesia.

Belakangan, Luhut merasa dibentur-benturkan dengan Menteri Susi.

(BACA: Susi Ancam Mundur, Luhut Minta Pejabat Negara Tak Saling Dibenturkan).

Susi vs Pengusaha soal Mogok Nelayan

Menteri Susi kembali disorot publik lantaran aksi mogok nelayan, buruh perikanan dan anak buah kapal (ABK) di Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin, 10 Oktober ditanggapi dingin Menteri Susi.

Namun ia menilai aksi itu bukanlah murni atas aspirasi nelayan. Justru kata Susi, aksi mogok tersebut dimotori oleh para pengusaha.

Menurut Susi, persoalan tarif sewa lahan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Muara Baru, merupakan persoalan bisnis antara Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan, Perindo bisa menaikkan tarif sewa lahan menjadi Rp 61.500 per meter persegi per tahun, naik 48 persen dari tarif sebelumnya.

Namun, Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) menolak rencana tersebut. "Kenapa urusan negara harus terganggu oleh lima orang pengusaha?" kata Susi kepada wartawan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Di luar rentetan peristiwa itu, Susi menyampaikan harapannya kepada para awak media. Harapan itu ia sampaikan saat berbincang-bincang santai di kediaman dinasnya di kompleks Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan.

"Mudah-mudahan tahun depan kita masih bertemu, tidak ada perubahan politik yang aneh-aneh," ucap ia.

Susi mengaku masih betah berada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, ia mengatakan telah bersiap-siap untuk pulang kampung jika program-program KKP tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Namun demikian, perempuan berusia 51 tahun itu tidak menjelaskan lebih jauh atas harapannya itu.