Pemerintah Diminta Hati-Hati dalam Penyediaan Listrik di Daerah

Kompas.com - 17/12/2016, 16:41 WIB
Ilustrasi transmisi listrik KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi transmisi listrik
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016, tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil.

Hal itu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, putusan MK tersebut akan berpengaruh pada Permen 38/2016.

"Pemerintah harus hati-hati melaksanakan ini, atau nanti bisa terjadi seperti monopoli di daerah," kata Rinaldy dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2016).

MK telah mengabulkan sebagian permohonan terkait Pasal 10 ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menurut MK, Pasal 10 ayat (2) membuka kemungkinan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah-pisah (unbundling).

Sementara itu, Pasal 11 ayat (1), dinilai MK, membuka kemungkinan hilangnya prinsip penguasaan oleh negara dalam penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat. Peran badan swasta penyedia listrik tetap dihargai oleh UU, namun peran pemerintah dalam bidang tersebut diperkuat.

"Misal, ada wilayah yang belum ada listriknya. Diserahkan integrasi kepada swasta, lalu berkembang industri. Pemerintah memang menentukan harga, tapi begitu bargaining positionnya tinggi, bisa tidak diteruskan," tutur Rinaldy.

"Kondisi itu bisa terjadi apabila Permen 38 tidak hati-hati dijalankan," sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.