Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi XI DPR Setuju Status Hukum Kasus Pajak Google Ditingkatkan

Kompas.com - 18/12/2016, 16:19 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Kondisi XI DPR Hafisz Tohir mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengambil sikap lebih tegas kepada Google atas kasus pajaknya.

Langkah tegas itu yakni meningkatkan tahapan kasus Google ke tahapan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Artinya, kasus pajak Google terindikasi pidana.

"Setuju saya kalau ditingkatkan saja (status kasus pajak Google)," ujar Hafisz kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Belum lama ini, negosiasi penyelesaian utang pajak Google di Indonesia menemui jalan buntu setelah Ditjen Pajak menolak nilai pajak yang diajukan Google lantaran angkanya terlalu kecil.

Ditjen Pajak lantas meminta Google untuk untuk membuka data keuangannya. Namun dikabarkan perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) itu tidak bisa memenuhi permintaan itu pada tahun ini.

Sementara terkait adanya kekhawatiran pemerintah bisa kalah dari Google di pengadilan pajak, Hafisz justru menilai sebaliknya.

Menurutnya, pemerintah harus tetap percaya diri bila membawa kasus Google tersebut ke hukum pajak.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang jika ingin persoalan Google dibawa ke ranah hukum pajak.

Ia mendorong agar pemerintah segera menyiapkan dasar hukum yang kuat untuk menangani persoalan pajak Google atau penyedia layanan internet lainnya seperti Facebook, Twitter, dan Yahoo.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

60 Kloter Penerbangan Haji 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

60 Kloter Penerbangan Haji "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
2 Cara Cek Mutasi Rekening BCA lewat HP

2 Cara Cek Mutasi Rekening BCA lewat HP

Spend Smart
Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

Whats New
KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

Whats New
Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Whats New
Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Whats New
Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Whats New
Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Whats New
Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Whats New
CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

Whats New
BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

Whats New
Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Whats New
Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Whats New
TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

Whats New
Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com