Perizinan dan Registrasi Penjualan Reksa Dana Dipercepat

Pangkas waktu perizinan

Edy mengatakan, saat ini perizinan interkoneksi dilakukan secara sekuensial oleh masing-masing pengawas sektoral di lingkungan OJK. Namun, pemrosesan perizinan secara sekuensial tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif baik terhadap pelaku industri jasa keuangan maupun OJK selaku regulator.

“Pertama, proses perizinan membutuhkan waktu lebih lama, mengingat pelaku industri jasa keuangan harus meminta persetujuan lebih dari satu pengawas sektoral secara sekuensial,” kata Edy.

Maksudnya adalah pemohon harus menyelesaikan satu proses perizinan terlebih dahulu baru bisa melanjutkan proses perizinan di kompartemen lain. Hal itu, kata Edy, berpotensi membuat pelaku indutri jasa keuangan kehilangan momentum bisnis, yang pada akhirnya mempengaruhi profitabilitasnya.

“Kedua, duplikasi dokumen permohonan yang diajukan pelaku industri jasa keuangan yang berimbas terhadap inefisiensi bagi pemohon,” imbuh Edy.

Terakhir proses perizinan secara sekuensial ini berpotensi membuat reputasi OJK buruk karena tidak sinkronnya kebijakan yang dikeluarkan antar-pengawas di lingkungan OJK terhadap suatu jenis perizinan interkoneksi.

Dengan diluncurkannya SPRINT untuk ketiga perizinan interkoneksi tahun ini – bancassurance, penjualan reksa dana melalui bank selaku APERD, dan pendaftaran akuntan publik dan KAP – OJK masih memiliki pekerjaan rumah untuk meluncurkan lima SPRINT untuk perizinan obligasi LJK, perizinan merger LJK, perizinan akusisi LJK, perizinan konsolidasi LJK, dan perizinan go public LJK hingga 2018.