Sri Mulyani: Pengusaha "Nilep" Pajak, Ekonomi Negara Jadi Kerdil

Kompas.com - 19/12/2016, 19:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Balai Kartini, Jakarta, Senin (19/12/2016) Yoga Sukmana/Kompas.comMenteri Keuangan Sri Mulyani di Balai Kartini, Jakarta, Senin (19/12/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pengusaha untuk tidak mengurusi persoalan pajak secara berlebihan. Apalagi sampai menggunakan segala cara agar pembayaran pajaknya minimal.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyarankan agar pengusaha fokus saja terhadap pengembangan bisnisnya. Termasuk berupaya menghasilkan produk berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing secara global.

"Seharusnya pengusaha itu fokusnya di situ, bukan fokus bagaimana nilep pajak. Atau bagaimana agar diproteksi. Itu akan membuat ekonomi menjadi kerdil," ujar Ani di Balai Kartini, Jakarta, Senin (19/13/2016).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyindir oknum pengusaha yang justru sibuk mengurusi pajak ketimbang bisnisnya.

Padahal kata Ani, sumberdaya alam Indonesia memberikan banyak pilihan kepada para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor.

Meski begitu, ia mengingatkan para pengusaha untuk tetap membayar kewajibannya kepada negara melalui pajak. Ani tidak ingin lagi kondisi saat ini terjadi terus menerus ke depan.

"Banyak sekali yang didapat dari (sumberdaya alam) Indonesia, tetapi di dalam penerimaan pajak zero, enggak ada," ujar perempuan berusia 54 tahun itu.

Setidaknya ada dua sektor sumberdaya alam yang disorot Ani. Sektor tersebut yakni sektor pertambangan dan sektor kelautan perikanan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X