Sri Mulyani Luncurkan Tim Reformasi Pajak dan Bea Cukai

Kompas.com - 20/12/2016, 15:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak Yoga Sukmana/Kompas.comMenteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (20/12/2016), mewujudkan gagasannya dalam membentuk Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. 

Kedua tim dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.

Serta, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.04/2016 tentang Pembentukan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. 

Sri Mulyani mengatakan, pembentukan tim reformasi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pengelolaan basis data perpajakan, dan meningkatkan integritas pegawai pajak tersebut.

Tim ini juga untuk meningkatkan integritas pelayanan, pengawasan kepabeanan dan cukai. 

"Tujuan tim ini untuk membangun institusi pajak dan institusi bea cukai yang kredibel, bisa dipercaya oleh publik, dan mampu melaksanakan sesuai dengan tugas konstitusi dan Undang-undang (UU)," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Kedua tim tersebut, terang Sri Mulyani, terdiri dari empat tim, yakni  Tim Pengarah, Tim Advisor, Tim Observer, dan Tim Pelaksana.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, Tim Pengarah bertugas memberikan pengarahan dalam menetapkan kebijakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan reformasi. Tim Pengarah ini diketuai langsung oleh Sri Mulyani. 

Kemudian, Tim Advisor. Tim ini bertugas untuk memberikan masukan daiam rangka reformasi kepabenaan dan cukai berdasarkan teori dan keilmuan. Dalam tim advisor diisi oleh tokoh nasional seperti Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. 

Selanjutnya, Tim Observer. Tim ini bertugas untuk melakukan pengamanan dan memberikan masukan sesuai dengan latar belakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasai. Dalam Tim Obesever ini diisi oleh akademisi, ketua asosiasi dan, pemimpin media massa. 

Misalnya, Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Bambang Riyanto Lies Sugiyanto.

Terakhir, Tim Pelaksana. Tim ini bertugas mengoordinasikan penyusunan arah dalam cakupan aspek organisasi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penganggatan, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi.

Dalam tim ini diisi oleh pemimpin dan pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. 

"Tim ini akan melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta unit dan instansi terkait," katanya. 

Sri Mulyani mengungkapkan, tim ini akan bekerja pada awal tahun 2017. Dirinya memberikan waktu kepada tim untuk melakukan persiapan yang lebih matang. 

"Tim reformasi akan diberikan waktu untuk melakukan persiapan dan saya janji awal tahun melakukan pertemuan yang lebih detail, untuk menjelaskan rencana apakah kerja dari tim ini," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bakal membentuk tim reformasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Menurut dia, tim itu akan mereformasi dan memperbaiki tata kelola Ditjen Pajak. Reformasi tersebut diperlukan untuk menghindarkan Ditjen Pajak dari praktik korupsi.

Pembentukan tim reformasi ini sebagai reaksi dari Kemenkeu terkait penangkapan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kompas TV KPK Geledah Tempat Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Work Smart
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Rilis
IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

Earn Smart
Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Work Smart
Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

Whats New
Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Whats New
Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Whats New
Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Work Smart
Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Whats New
Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Whats New
Biar Dapur Tetap 'Ngebul', Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Biar Dapur Tetap "Ngebul", Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Earn Smart
Ini Kunci Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel Per Hari

Ini Kunci Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel Per Hari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X