Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2016, 20:36 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pedagang beras dijadikan kambing hitam saat harga kebutuhan pokok tersebut melonjak di pasaran.

Bahkan mereka kerap dicap sebagai mafia oleh para penyelenggara negara. Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita meminta para pedagang untuk tidak mengkhawatirkan berbagai tuduhan tersebut.

"Jangan Khawatir anda dituduh menimbun," ujar Mendag saat membuka Festival Pasar Rakyat yang digelar Yayasan Danamon Peduli dan Kompasiana di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Pemerintah mempersilahkan para pedagang beras untuk menyerap atau membeli beras hasil panen petani.

Namun ada syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, para pedagang wajib melaporkan lokasi gudang tempat penyimpanan berasnya.

Kedua, pedagang harus melaporkan jumlah stok beras yang ada di gudang setiap bulan kepada Kementerian Perdagangan.

Bila dua syarat itu tidak dipenuhi, Mendag memastikan penyimpanan beras itu akan menjadi persoalan.

Ia tidak mau bertanggung jawab bila ada tindakan hukum atas penyimpanan beras besar-besaran tanpa dilaporkan ke pemerintah itu.

Namun bila penyimpanan beras itu dilaporkan, pemerintah kata Mendag menjamin stok beras tersebut aman.

"(Stok itu) Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jadi kami menjaga itu. Dengan penerapan kondisi ini, saya berharap para pedagang berjualan dengan tenang dan mereka bisa memiliki satu kepastian bisnis dengan marginnya," kata Mendag.

Terkait persoalan tudingan mafia ke pedagang, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menegur dua menteri lantaran sering menyalahkan para pedagang saat harga beras pangan melonjak, terutama beras.

"Saya selalu minta para menteri, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, jangan terlalu mudah mencap pedagang itu mafia," ujar Kalla saat memberikan kuliah umum di HUT Bulog ke-49, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Saat itu, Wapres heran dengan sikap pejabat negara yang menyalahkan pihak lain atas kenaikan harga pangan.

Menurut Kalla, lonjakan harga pangan atau kelangkaan pangan biasanya disebabkan produksi yang terganggu di tingkat petani, bukan pada distribusi di tingkat pedagang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sunday Insurance Kantongi Izin Usaha OJK Usai Berubah Nama dari KSK Insurance

Sunday Insurance Kantongi Izin Usaha OJK Usai Berubah Nama dari KSK Insurance

Whats New
Ditanya Soal Izin Eskpor Pasir Laut, Mendag Zulhas Pilih Tak Mau Berkomentar

Ditanya Soal Izin Eskpor Pasir Laut, Mendag Zulhas Pilih Tak Mau Berkomentar

Whats New
Kini Nilai Uang Tunai Departemen Keuangan AS Lebih Kecil dari Kekayaan 31 Konglomerat

Kini Nilai Uang Tunai Departemen Keuangan AS Lebih Kecil dari Kekayaan 31 Konglomerat

Whats New
PNS Pria Boleh Poligami, Ini Syarat dan Ketentuannya

PNS Pria Boleh Poligami, Ini Syarat dan Ketentuannya

Whats New
Bos Kadin Dukung Ekspor Pasir Laut, tapi soal Lingkungan Harus Diperhatikan

Bos Kadin Dukung Ekspor Pasir Laut, tapi soal Lingkungan Harus Diperhatikan

Whats New
Uji Coba Tol Nirsentuh MLFF di Bali Mulai 1 Juni 2023 Batal, Ini Penyebabnya

Uji Coba Tol Nirsentuh MLFF di Bali Mulai 1 Juni 2023 Batal, Ini Penyebabnya

Whats New
Enggan Tambah Impor Bawang Putih, Mendag: Jangan Hobi Dong

Enggan Tambah Impor Bawang Putih, Mendag: Jangan Hobi Dong

Whats New
Kementan Tekankan Kemitraan sebagai Upaya Penting Bantu Pekebun Kembangkan Berbagai Komoditas

Kementan Tekankan Kemitraan sebagai Upaya Penting Bantu Pekebun Kembangkan Berbagai Komoditas

Whats New
Menaker Sebut LKS Tripnas dan Depenas Berperan Penting untuk Proses Pengambilan Kebijakan

Menaker Sebut LKS Tripnas dan Depenas Berperan Penting untuk Proses Pengambilan Kebijakan

Whats New
Upaya Kemenaker untuk Terus Meningkatkan Kompetensi Ahli K3

Upaya Kemenaker untuk Terus Meningkatkan Kompetensi Ahli K3

Whats New
Rukun Raharja Tambah Jumlah Direksi dan Komisaris

Rukun Raharja Tambah Jumlah Direksi dan Komisaris

Whats New
Sri Mulyani Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

Sri Mulyani Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

Whats New
Sequis Life Cetak Laba Setelah Pajak Rp 570,29 Miliar Sepanjang 2022

Sequis Life Cetak Laba Setelah Pajak Rp 570,29 Miliar Sepanjang 2022

Whats New
Gandeng Perusahaan China, PLN IP  Kembangkan Pembangkit EBT 5.000 MW di Morowali

Gandeng Perusahaan China, PLN IP Kembangkan Pembangkit EBT 5.000 MW di Morowali

Rilis
OJK: Lembaga Jasa Keuangan Wajib Jaga Data Nasabah

OJK: Lembaga Jasa Keuangan Wajib Jaga Data Nasabah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+