Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal 2017, Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan XV tentang Logistik

Kompas.com - 22/12/2016, 11:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat belas paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sejak akhir tahun lalu ternyata belum cukup mendongkrak ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah akan kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid XV pada awal tahun 2017 mendatang.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ekonomi ke-15 tersebut akan berkaitan dengan percepatan, penurunan arus logistik dan penurunan waktu bongkar muat barang.

Paket itu nantinya akan berisi perbaikan sistem dan pemrosesan data secara tunggal melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Selain itu, menurut Darmin, nantinya paket juga akan berisi kebijakan untuk memperbaiki waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.

"Sebenarnya kombinasi," katanya, Rabu (21/12/2016).

Tanpa menjelaskan isi detail paket kebijakan yang dimaksud, Darmin bilang, saat ini pihaknya tengah mematangkannya.

Pihaknya memerlukan waktu sampai paling tidak awal Januari 2017 untuk mematangkan paket tersebut.

"Ini perlu waktu untuk mematangkan, karena kita ketinggalan dari sisi logistik, infrastruktur buruk," katanya.

Fokus Pemerintah

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani berharap pemerintah tidak hanya fokus menambah penerbitan paket kebijakan baru.

Apindo meminta pemerintah fokus juga menjalankan 14 paket kebijakan yang sudah keluar.

Sebab berdasarkan evaluasi Satgas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi pada beberapa waktu lalu, pelaksanaan paket kebijakan masih mengalami masalah.

Setidaknya, ada 110 kasus yang mewarnai pelaksanaan paket yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Selain itu, masih ada juga aturan pelaksanaan paket yang tidak mempermudah, namun justru malah hambat investasi.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dari 181 aturan, ada 31 aturan yang menghambat pelaksanaan paket.

Aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing dan Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Badan Usaha Perkebunan.

"Itu yang kami harap diselesaikan, supaya jalan, karena sayang sudah dikeluarkan tapi tidak jalan," katanya. (Agus Triyono)

Kompas TV Pelaku Bisnis Tunggu Implementasi Paket Kebijakan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KONTAN


Terkini Lainnya

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com