Awal 2017, Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan XV tentang Logistik

Kompas.com - 22/12/2016, 11:12 WIB
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat belas paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sejak akhir tahun lalu ternyata belum cukup mendongkrak ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah akan kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid XV pada awal tahun 2017 mendatang.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ekonomi ke-15 tersebut akan berkaitan dengan percepatan, penurunan arus logistik dan penurunan waktu bongkar muat barang.

Paket itu nantinya akan berisi perbaikan sistem dan pemrosesan data secara tunggal melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Selain itu, menurut Darmin, nantinya paket juga akan berisi kebijakan untuk memperbaiki waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.

"Sebenarnya kombinasi," katanya, Rabu (21/12/2016).

Tanpa menjelaskan isi detail paket kebijakan yang dimaksud, Darmin bilang, saat ini pihaknya tengah mematangkannya.

Pihaknya memerlukan waktu sampai paling tidak awal Januari 2017 untuk mematangkan paket tersebut.

"Ini perlu waktu untuk mematangkan, karena kita ketinggalan dari sisi logistik, infrastruktur buruk," katanya.

Fokus Pemerintah

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani berharap pemerintah tidak hanya fokus menambah penerbitan paket kebijakan baru.

Apindo meminta pemerintah fokus juga menjalankan 14 paket kebijakan yang sudah keluar.

Sebab berdasarkan evaluasi Satgas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi pada beberapa waktu lalu, pelaksanaan paket kebijakan masih mengalami masalah.

Setidaknya, ada 110 kasus yang mewarnai pelaksanaan paket yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Selain itu, masih ada juga aturan pelaksanaan paket yang tidak mempermudah, namun justru malah hambat investasi.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dari 181 aturan, ada 31 aturan yang menghambat pelaksanaan paket.

Aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing dan Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Badan Usaha Perkebunan.

"Itu yang kami harap diselesaikan, supaya jalan, karena sayang sudah dikeluarkan tapi tidak jalan," katanya. (Agus Triyono)

Kompas TV Pelaku Bisnis Tunggu Implementasi Paket Kebijakan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Whats New
Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Whats New
Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Spend Smart
ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

Whats New
Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik 'Blast Furnace'

Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik "Blast Furnace"

Whats New
Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Whats New
PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

Whats New
Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Earn Smart
Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Whats New
Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Spend Smart
OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

Whats New
Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Whats New
Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Whats New
MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

Whats New
Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.