Presiden China Tak Masalah Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target

Kompas.com - 24/12/2016, 14:23 WIB
|
EditorTri Wahono

BEIJING, KOMPAS.com - Presiden China Xi Jinping tidak mempermasalahkan apabila China tidak memenuhi target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Hal ini terkait dengan peningkatan utang di China dan meningkatnya ketidakpastian global pasca-terpilihnya Donald Trump dalam pemilihan presiden AS.

Xi menyatakan hal itu dalam pertemuan keuangan dan ekonomi Partai Komunis China pekan ini. Sumber menyatakan bahwa Xi menuturkan China tidak perlu mencapai target pertumbuhan ekonomi jika dengan memenuhinya malah akan banyak menimbulkan risiko.

Para peserta pertemuan tersebut setuju bahwa ekonomi China akan terus stabil dengan pertumbuhan yang lebih lambat, asalkan penyerapan tenaga kerja tetap terjadi. Pertumbuhan di bawah target akan sejalan dengan proyeksi analis bahwa ekspansi akan tetap melambat dalam beberapa tahun ke depan dari estimasi 6,7 persen pada tahun 2016.

Perlambatan ekonomi China sejalan dengan pergeseran negara tersebut dari ekonomi berbasis ekspor menjadi berbasis jasa, yang menyumbang hampir dari separuh pertumbuhan pada tahun lalu dan untuk pertama kalinya, serta konsumsi domestik.

Tahun lalu, Pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 6,5 persen dalam lima tahun hingga 2020. Beberapa ekonom mengkritik bahwa target itu akan membuat para pejabat mengambil risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

Dana Moneter Internasional (IMF) adalah salah satu lembaga internasional yang merekomendasikan target pertumbuhan ekonomi lebih rendah.

"Ini adalah sinyal perubahan positif. Target pertumbuhan 6,5 persen tidak hanya jalan untuk perubahan struktural yang dibutuhkan, namun juga bukti adanya risiko peningkatan utang dengan pesat," ungkap Yao Wei, kepala ekonom China di Societe Generale SA di Paris, Perancis.

Beberapa peserta pertemuan mengingatkan adanya tingkat utang China. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) China kini naik ke kisaran 270 persen terhadap PDB, meski sumber datanya belum jelas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Bloomberg

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.