Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Terakhir Periode Kedua 'Tax Amnesty', Ditjen Pajak Ingatkan Penunggak Pajak

Kompas.com - 31/12/2016, 17:39 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa jam ke depan, periode kedua program pengampunan pajak atau tax amnesty akan rampung. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan kepada seluruh warga negara yang belum memanfaatkan tax amnesty untuk bergegas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, bagi orang/badan usaha yang belum mengikuti tax amnesty, Ditjen Pajak ke depan tetap akan melakukan identifikasi wajib pajak. Masih ada periode ketiga bagi mereka yang ingin memanfaatkan program tax amnesty ini.

"Kemudian kalau mereka enggak ikut juga sampai tax amnesty berakhir, kami akan konsisten menerapkan Pasal 18 Undang-undang Tax Amnesty," kata Hestu di Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila DJP menemukan harta atau penghasilan tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan dan tidak mengikuti tax amnesty sehingga melaporkannya dalam Surat Pernyataan Harta, maka harta atau penghasilan tambahan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Termasuk yang punya tunggakan pajak. Jadi, wajib pajak yang punya tunggakan pajak, tax amnesty ini memberikan kesempatan yang sangat bagus, fasilitasnya luar biasa," kata dia.

Dengan mengikuti program pengampunan pajak, para penunggak pajak cukup membayar pokok tunggakannya saja, sedangkan sanksi administrasinya akan dihapus. Akan tetapi, apabila para penunggak pajak ini tidak mengikuti program pengampunan pajak, mulai beberapa waktu lalu pun DJP sudah melakukan upaya penagihan.

"Pada tahun ini pun kami sudah melakukan 59 kali gijzeling, disandera. Jadi, kami mendorong mereka (penunggak pajak) untuk ikut tax amnesty," ucap Hestu.

Mengutip Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, disebutkan 'Dalam hal wajib pajak tidak mengampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berarkhir, dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan...'

Kemudian ayat (4) menyebutkan 'Atas tambahan penghasilan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.'

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Earn Smart
IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

Earn Smart
Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi 'Gerah', Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi "Gerah", Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

Whats New
Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+