Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Tarif Listrik Diprediksi Naikkan Inflasi DKI Jakarta

Kompas.com - 03/01/2017, 20:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta menyatakan, prospek perekonomian dalam negeri diperkirakan membaik pada tahun 2017.

Namun demikian, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2017 pun diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 lalu.

“Kenaikan terutama dipicu oleh rencana pemerintah untuk mencabut subsidi listrik kelompok 900 VA secara bertahap pada tahun 2017,” kata Kepala KPw BI DKI Jakarta Doni P Joewono dalam pernyataan resmi, Selasa (3/1/2017).

Doni mengungkapkan, pencabutan subsidi listrik tersebut tidak hanya berdampak pada naiknya tarif tenaga listrik.

Harga barang-barang maupun jasa lainnya juga akan naik, terutama yang berasal dari industri rumahan, serta sewa dan kontrak rumah.

Selain listrik, rencana kebijakan pemerintah dalam melakukan distribusi tertutup untuk Elpiji 3 kilogram, dan tentu kebijakan lainnya seperti kenaikan UMP (upah minimum provinsi) tahun 2017, juga akan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi tahun 2017.

“Prospek ekonomi yang diperkirakan membaik, cenderung diikuti oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga turut meningkatkan tekanan inflasi,” ujar Doni.

Sekedar informasi, inflasi IHK DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 2,37 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata lima tahun sebelumnya yang mencapai 5,93 persen (yoy).

Selain itu, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2016 juga jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 3,02 persen (yoy).

Adapun inflasi DKI Jakarta pada bulan Desember 2016 tercatat sebesar 0,27 persen secara bulanan (mtm).

Kompas TV Makanan dan Rokok, Sumber Inflasi Terbesar

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com