Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2017, Pemerintah Tambah Dana Bergulir untuk UMKM

Kompas.com - 09/01/2017, 17:13 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah menambah dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2017 hingga Rp 1,5 triliun. Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM (KUMKM), dana sebesar itu untuk membidik 120.292 UMKM mitra di seluruh Indonesia melalui 586 mitra yang terdiri dari koperasi dan non-koperasi.

Direktur Utama LPDB-KUKM Kemas Danial dalam siaran persnya hari ini mengatakan bahwa pada sepanjang 2016, dana bergulir yang terserap mencapai Rp 1,05 triliun. "LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp 845,4 miliar", jelas Kemas.

LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada mitranya yakni koperasi dan UKM sejak awal 2008 hingga 31 Desember 2016, sebesar Rp 8,08 triliun. Seluruh dana itu disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, LPDB juga mencatat akumulasi realisasi pendapatan sejak 2007 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1,12 triliun. "Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB berhasil membukukan surplus sebesar Rp 625,89 miliar atau 55,83 persen dari total pendapatan yang diperoleh", ucap Kemas.

Tenaga kerja

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN Berbagai macam kerajinan tangan mulai dipajang di Bale Mangu, kompleks Kepatihan,Yogyakarta, Senin (28/1/2013) pagi. Dalam rangka mempromosikan produk kreatif, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi DI Yogyakarta bersama Dewan Kerajinan Nasional DI Yogyakarta menggelar pameran kerajinan selama setahun di Bale Mangu. Sekitar 70-100 usaha kecil menengah akan terlibat dalam pameran panjang ini.

Catatan LPDB juga menunjukkan bahwa bahwa penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran dana bergulir hingga 31 Desember 2016 telah mencapai 1.759.608 orang.

Untuk tahun anggaran 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra khususnya dalam hal ini monitoring dan pengendalian pinjaman, Kemas mengatakan akan menambah tiga unit Satuan Tugas Monitoring Daerah (STMD) di Provinsi Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, sudah ada dua STMD yakni di Surakarta untuk wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, STMD di Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pada 2017 ini juga, LPDB akan membentuk direktorat syariah yang khusus menangani pengajuan pinjaman dengan pola syariah. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak Rp 1,48 triliun atau sebesar 18,31 persen dari total penyaluran dana bergulir sebagaimana disebutkan di atas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

Whats New
Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

Whats New
RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Whats New
Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Whats New
Nasabah Kaya Perbankan Belum 'Tersengat' Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Nasabah Kaya Perbankan Belum "Tersengat" Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com