Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Batasi Pinjaman "Fintech Peer-to-peer Lending" Hingga Rp 2 Miliar

Kompas.com - 10/01/2017, 19:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun lalu telah menerbitkan aturan mengenai peer-to-peer lending oleh layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Dalam peraturan tersebut, OJK menetapkan batasan pemberian pinjaman oleh pelaku usaha fintech peer-to-peer lending maksimal mencapai Rp 2 miliar dalam mata uang upiah.

Mengapa demikian?

"Khusus jumlah pinjaman bisa yang berbadan hukum indonesia, orang perorangan dan maksimum Rp 2 miliar per debitor di setiap perusahaan fintech," kata Peneliti Eksekutif Senior Tim Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK Hendrikus Passagi di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

(Baca: Ini Penjelasan OJK soal Aturan "Fintech Peer-to-Peer Lending")

Hendrikus menyatakan, batas maksimal pinjaman ini mengikuti industri perbankan yang juga memiliki batas maksimal pemberian kredit.

Di samping itu, penetapan angka Rp 2 miliar tersebut juga telah didiskusikan oleh pelaku usaha dan pihak terkait lainnya, termasuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dari hasil diskusi tersebut terdapat ruang kosong bagi pelaku usaha menengah yang belum mendapatkan akses kredit ke lembaga keuangan konvensional.

Adapun pendanaan yang dibutuhkan pelaku usaha menengah berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 10 miliar.

"Maksimal pinjaman sudah kita diskusikan dengan pelaku usaha, kementerian terkait. Ada posisi nanggung di pelaku usaha menengah yang kalau pinjam KUR tidak akan bisa," jelas Hendrikus.

Batas maksimal penyaluran kredit juga dilakukan guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional.

Adapun pemberi pinjaman bisa berasal dari dalam negeri, luar negeri, orang perorangan di dalam negeri dan asing serta perusahaan berbadan hukum.

"Kenapa terlihat liberal sekali, karena kita perlu dana besar, Rp 1.000 triliun di industri keuangan untuk pembiayaan," tutur Hendrikus.

Kompas TV OJK Akan Terbitkan Aturan Industri Fintech

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+