Cerita Bupati Banyuwangi Tolak Mal dan Tak Biasa Undang Pejabat Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Keriuhan Ruang SG Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mulai surut sebelum pria berusia 43 tahun itu dipanggil untuk berbicara.

Ia adalah salah satu pembicara utama dalam seminar nasional inovasi daerah yang digelar di Kementerian PPN, Jalan Suropati No 2, Jakarta Pusat.

"Kepada Bapak Abdullah Azwar Anas, kami persilakan," kata Desi Anwar, wartawan senior yang menjadi moderator dialog tersebut.

Anas yang merupakan Bupati Banyuwangi lantas beranjak dari tempat duduknya yang berada di atas panggung dan langsung mengambil mikrofon di hadapannya.

Tolak mal

Cerita tentang bagaimana Banyuwangi berinovasi hingga menjadi panutan daerah lainnya tetap jadi menu utama materi pembahasan Anas.

Namun, ia menyisipkan sejumlah cerita di balik berbagai kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya ialah kebijakan pelarangan pembangunan mal, bahkan ekspansi minimarket ke desa-desa di Banyuwangi.

"Kami dianggap anti-pasar global," kata Anas.

Namun, kebijakan itu memiliki landasannya. Lima tahun lalu, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi masih rendah, hanya sekitar Rp 20,8 juta per tahun. 

Tingkat kemiskinan di Banyuwangi pun mencapai 20 persen dengan gini rasio atau tingkat ketimpangan mencapai 0,33 persen. Sementara itu, angka pengangguran terbuka mencapai 6 persen.

Lantaran fakta itu, Anas mengambil kebijakan melarang pasar modern masuk ke Banyuwangi hingga pendapatan per kapita masyarakat mencapai Rp 25 juta per tahun.

"Kalau income rendah, pasar modern merangsek ke desa-desa, maka masyarakat tidak akan bisa meningkatkan kapasitas ekonomi," ujarnya.

Keberadaan mal atau minimarket di desa-desa dinilai akan menghambat, bahkan mematikan toko-toko kelontong pinggir jalan milik masyarakat kecil.

Meski mengaku banyak dikecam, Anas menegaskan bahwa kebijakannya merupakan langkah memproteksi diri dari perkembangan ekonomi yang bisa memukul rakyat kecil.

"Mal hanya simbol kemajuan sebuah kota, tetapi pajaknya enggak (besar) ke kami," kata pria berusia 43 tahun itu.

Pejabat bikin sibuk

Tidak cuma itu, Anas juga menceritakan bahwa ia tidak gemar mengundang para pejabat pusat saat ada gelaran festival di Banyuwangi.

Seperti diketahui, Banyuwangi adalah kota festival. Setiap tahun, kota yang dulu dujuluki "kota santet" itu kerap menggelar acara festival dan event berskala nasional, bahkan internasional.

Tahun lalu, misalnya, jumlah festival atau event di Banyuwangi mencapai 58 gelaran. Salah satu acara terbesar tentunya ialah balap sepeda Tour de Ijen yang masuk ke dalam kejuaraan balap sepeda terbaik di Asia.

"Kami tidak terbiasa mengundang pejabat karena (kalau ada) pejabat saya jadi sibuk juga," kata Anas disambut tawa peserta seminar.

Ia mengaku tidak ingin substansi festival rakyat yang digelar untuk rakyat justru dibatasi oleh protokoler resmi para pejabat. Akibatnya, jarak antara rakyat dan pemimpinnya menjadi tersekat.

Kini, Banyuwangi telah menjadi acuan daerah lain lantaran berhasil mengembangkan potensi ekonomi masyarakat tanpa sibuk meminta pendanaan dari pemerintah pusat.

Problem ekonomi masyarakat pun bisa tecermin dari berbagai angka perbandingan 2010 dan 2015.

Gini rasio di Banyuwangi turun dari 0,33 jadi 0,29. Angka pengangguran terbuka turun dari 6 persen menjadi 2,55 persen.

Sementara itu, angka kemiskinan yang mencapai 20,09 persen pada 2010 menjadi 9,17 persen pada 2015.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik dari Rp 32,4 triliun jadi Rp 60 triliun. Adapun pendapatan per kapita juga naik tajam dari Rp 20,8 juta menjadi Rp 37,5 juta.

Tidak hanya itu, Banyuwangi juga dinobatkan sebagai kabupaten dengan biaya hidup paling rendah di Indonesia sejak tiga tahun terakhir.

"PNS kami boleh tunjangannya enggak sehabat Jabar, tetapi insya Allah bahagia karena gajinya juga tidak digerus inflasi tinggi," ucap Anas sembari tersenyum.