LPS: Ini Risiko Perekonomian dan Stabilitas Sistem Keuangan pada 2017

Kompas.com - 12/01/2017, 16:12 WIB
Konferensi pers Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Kamis (12/1/2017). Sakina Rakhma Diah Setiawan/Kompas.comKonferensi pers Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan, kondisi ekonomi makro dalam negeri secara umum dipandang masih stabil. Akan tetapi, perkembangan beberapa faktor risiko eksternal perlu dicermati.

"Terdapat kenaikan bunga simpanan selama beberapa pekan terakhir yang mengindikasikan sedikit pengetatan pada kondisi likuiditas. Perkembangan sejumlah faktor risiko eksternal perlu dicermati karena dapat berpengaruh bagi kondisi likuiditas," ujar Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (12/1/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Didik Madiyono memaparkan beberapa risiko perekonomian dan stabilitas sistem keuangan (SSK) yang akan dihadapi pada tahun 2017.

Beberapa faktor eksternal ini dapat berpengaruh pula kepada Indonesia. Risiko pertama adalah transisi kepemimpinan politik di beberapa negara utama dunia, termasuk di AS dan beberapa negara kawasan Eropa.

Selain faktor terpilihnya presiden terpilih AS Donald Trump, beberapa negara juga akan melangsungkan pemilihan umum pada tahun 2017.

"Perancis akan mengadakan pemilu pada April sampai Juni 2017. Jerman akan mengadakan pemilu pada Februari dan September 2017," ujar Didik.

Selain itu, ada pula faktor risiko berupa dampak kebijakan bank sentral AS Federal Reserve yang cenderung akan menaikkan suku bunga.

LPS memprediksi, The Fed akan menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate sebanyak dua kali pada tahun 2017 hingga mencapai level 1,25 persen.

Di samping itu, kondisi perekonomian di China juga dipandang LPS sebagai risiko terhadap perekonomian dan SSK pada tahun 2017.

Risiko dari Negeri Tirai Bambu tersebut mencakup risiko pada pertumbuhan ekonomi dan respon kebijakan yang diambil.

Dari dalam negeri, risiko yang dipantau adalah inflasi pada tahun 2017. Didik menyampaikan, risiko inflasi tersebut berasal dari komponen administered prices atau harga yang diatur pemerintah, yakni terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, harga elpiji, tarif STNK, dan cukai rokok.

Adapun risiko lainnya adalah terkait likuiditas perekonomian. Hal ini mencakup NFA atau net foreign asset, level loan to deposit ratio (LDR) perbankan yang tinggi, dan ekspansi kredit.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X