Negara Berkembang Belum Miliki Sistem Keuangan yang Sesuai Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga konsultan internasional Pricewaterhouse Cooper (PwC) menyatakan tidak adanya sistem keuangan yang efisien dan kuat masih menghambat proses pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di negara berkembang.

Hal ini berdasarkan laporan terkini PwC bertajuk 'Geared up for growth: Shaping a fit for purpose financial system.'

Bagi negara berkembang, mengembangkan sistem keuangan yang berfungsi dengan baik masih menjadi komponen penting dalam upaya menghadapi kemiskinan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

PwC memandang, negara berkembang butuh infrastruktur keuangan yang kuat dan luas agar dapat menyalurkan dana dengan efisien, menarik masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan membuka jalan agar mereka dapat merasakan manfaatnya.

Dalam penelitian PwC, tujuh negara berkembang memiliki catatan kinerja baik pada tingkat pinjaman sektor swasta yang telah diketahui secara luas sebagai mesin penggerak pertumbuhan.

Selain Brasil, sebaran perbankan, yakni selisih antara pinjaman bank dan tingkat simpanan di negara berkembang terbilang rendah, sehingga meningkatkan kemampuan debitur untuk membayar utang.

Sebagian besar tujuh negara berkembang tersebut memiliki catatan kinerja baik adalah pengendalian skala sistem perbankan mereka.

Hanya skala sektor perbankan China dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran sistemik.

PwC meneliti Afrika Selatan, Brasil, China, India, Indonesia, Meksiko, dan Nigeria.

Dibandingkan negara berkembang lainnya, China mengalami kesulitan terbesar dalam hal manajemen aset pensiun dan skala sistem perbankan.

Bank-bank di China menghadapi benturan saldo neraca yang membengkak yang mengkhawatirkan, tingkat utang perusahaan yang tinggi, dan meningkatnya jumlah kebrangkutan dan gagal bayar.

Adapun Indonesia memiliki kesenjangan tertentu dalam hal inklusi keuangan dan fungsi sektor perumahan.

Inovasi yang kuat disertai dukungan dari segi peraturan terbukti menjadi penyebab majunya inklusi keuangan di India, dengan industri pembayaran yang cenderung menonjol di antara negara berkembang lainnya dengan menggerakkan pertumbuhan pembayaran non tunai di atas rata-rata.

"Namun, manajemen aset pensiun dan penetrasi asuransi jiwa negara ini secara signifikan berada di bawah target yang dapat disebut sehat," tulis PwC dalam laporannya yang diterima Kompas.com, Jumat (13/1/2017).

Hugh Harley, Pimpinan Riset Sistem Keuangan Negara Berkembang Global PwC meyakini pembuat kebijakan dan perusahaan jasa keuangan harus lebih berperan aktif. 

Yakni dalam membentuk sistem keuangan yang sesuai tujuan memperkuat inklusi, investasi, akses kredit, dan dukungan bagi masyarakat ketika mereka pensiun, sementara mempromosikan efisiensi dan melindungi dari risiko sistemik.

"Pengembangan sistem keuangan ini tidak bersifat organik atau pasif. Andalah yang membentuk perkembangan tersebut. Peraturan yang kuat dan penegakan penting bagi sistem keuangan agar dapat berkembang, sehingga pembuat kebijakan di sektor pasar yang berbeda harus turun tangan dan bekerja sama," ungkap Harley.