Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2017 Rp 110 Triliun

Kompas.com - 13/01/2017, 16:53 WIB
Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo (tengah) saat konfrensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (13/1/2017). Pramdia Arhando JuliantoDeputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo (tengah) saat konfrensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (13/1/2017).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun 2017 Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 110 triliun. Jumlah itu meningkat 10 persen dari target 2016 sebesar Rp 100 triliun.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, pemyaluran KUR 2016 masih didominasi oleh sektor usaha perdagangan yang mencapai 66 persen.

"Sementara sektor produktif di luar itu, seperti pertanian hanya 17 persen, industri jasa 10 persen, industri pengolahan empat persen, dan perikanan 1,5 persen," ujar Braman saat konfrensi pers di Kantor Kementerian Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Dia menegaskan, pada penyaluran KUR tahun ini, pemerintah akan mendorong penyaluran KUR pada sektor-sektor yang masih minim dibiayai.

"Sektor produktif di luar perdagangan harus lebih meningkat. Kuota di perdagangan bisa diperkecil sehingga yang lain bisa naik," ujarnya.

Dia mengungkapkan, rendahnya penyaluran KUR pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan karena tingginya faktor resiko, sehingga penyalur KUR kerap kesulitan untuk memberikan pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengidentifikasi berbagai macam karakteristik dari sektor-sektor yang berpotensi dapat dibiayai KUR.

Hal tersebut dilakukan karena saat ini KUR dinilai belum fleksibel bagi para pelaku usaha yang memiliki karakteristik seperti nelayan dan petani.

Misalnya, bagi petani kopi yang mendapatkan pinjaman KUR, tidak dapat langsung melakukan pengembalian karena tanaman-tanaman mereka belum menghasilkan pada tahun pertama penanaman.

Hasil produksi baru dapat dipanen setelah dua atau tiga tahun sehingga para petani perlu masa tenggang setidaknya tiga atau empat tahun untuk melakukan pembayaran.

Selain itu, lanjut Braman, ada persoalan lain yang harus dihadapi dalam penyaluran KUR sektor pertanian yakni banyaknya petani yang belum memiliki akses perbankan.

"Banyak dari mereka tidak bisa melakukan pinjaman karena tidak memiliki jaminan. Maka, kami akan mendorong agar para petani tergabung ke dalam satu kelompok dan bisa menggunakan alat-alat pertanian bersama di dalam kelompok itu, seperti traktor, untuk dijadikan sebagai jaminan,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong koperasi unit desa (KUD) yang sehat untuk dapat terlibat secara langsung dalam penyaluran KUR.

"Sehingga, para petani yang menjadi anggota KUD bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X