Bawa Uang Rp 100 Juta Tanpa Kena Denda di Bandara? Ini Caranya...

Kompas.com - 16/01/2017, 14:05 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut pada 31 Desember 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Menurut PP ini, setiap orang yang membawa uang tunai atau instrumen pembayaran lain paling sedikit Rp 100 juta atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean wajib memberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai.

"Uang tunai sebagaimana dimaksud terdiri atas uang dalam mata uang rupiah atau uang dalam mata uang asing," bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Senin (16/1/2017).

Instrumen pembayaran lain yang dimaksud adalah bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito.

Sementara daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.

Pemberitahuan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain ke dalam dan ke luar daerah pabean, menurut PP ini, dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam PP ini juga disebutkan, terhadap pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah paling sedikit Rp 100 juta ke luar daerah pabean Indonesia wajib dilengkapi izin dari Bank Indonesia sesuai peraturan Bank Indonesia.

PP ini menegaskan, penyelenggara bandar udara internasional, pelabuhan internasional, atau pos lintas batas wajib menyediakan fasilitas untuk memastikan agar setiap orang dapat melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud.

"Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang mencurigakan, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut," bunyi Pasal 7 PP.

Menurut PP ini, hasil pemeriksaan terhadap pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang mencurigakan, disampaikan oleh Kepala Kantor Pabean kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sanksi

Disebutkan dalam PP ini, setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10 persen dari seluruh jumlah uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp 300 juta.

Selain itu, setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain, tetapi jumlah yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar l0 persen dari kelebihan jumlah yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp 300 juta.

"Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan," bunyi Pasal 16 ayat (3) PP.

Menurut PP ini, pejabat Bea dan Cukai berwenang mencegah uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dibawa.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 31 Desember 2016.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Whats New
Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Whats New
Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Whats New
Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.