BI Waspadai Kondisi Ekonomi Pasca Pelantikan Trump

Kompas.com - 16/01/2017, 19:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan pihaknya mencermati pelantikan presiden terpilih AS Donald Trump pada 20 Januari 2017 waktu setempat mendatang.

Pasalnya, pasca pelantikan Trump akan terlihat bagaimana kebijakan ekonomi presiden AS yang ke-45 tersebut.

Agus menyatakan, prospek perekonomian global pada tahun 2017 masih belum jelas. Ini disebabkan dunia masih akan menunggu kebijakan ekonomi yang akan dilontarkan pemerintahan Trump.

“Kita masih ingin mendengar tanggal 20 Januari 2017, jadi Presiden Trump bagaimana rencana kebijakan ekonominya,” ungkap Agus di Kementerian Keuangan, Senin (16/1/2017).

Terkait hal tersebut, Agus menyatakan saat ini yang harus diperhatikan adalah perkembangan di AS setelah tanggal 20 Januari 2017 mendatang.

Soalnya, momentum pelantikan Trump akan memberikan kejelasan bagaimana dampaknya kepada negara-negara di dunia. Bagi Indonesia sendiri, ungkap Agus, dampaknya akan cukup terasa apabila memang benar AS akan menerapkan kebijakan proteksionisme.

Alasannya, ekspor Indonesia cukup besar ke AS. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya dan masyarakat untuk waspada dan mengantisipasi situasi ekonomi global yang masih mungkin terus berubah.

Tak menutup kemungkinan, akan ada kebijakan baru di bidang ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat setelah Presiden terpilih AS Donald Trump dilantik nanti.

Hal itu akan berdampak pada situasi ekonomi global. Menurut Jokowi, perlambatan ekonomi global juga belum selesai, penurunan pertumbuhan ekonomi dunia juga terjadi.

"Situasi ekonomi dunia belum pulih, sudah ada perubahan baru lagi seperti kebijakan Amerika Serikat yang mungkin saja berubah setelah nanti presiden Donald Trump yang terpilih kemarin dilantik," ungkap Jokowi.

Kompas TV Jelang Pelantikan Trump, Harga Emas Masih Tertekan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.