Bank Dunia Naikkan Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia dalam laporan teranyarnya yang bertajuk Indonesia Economic Quarterly menyebut adanya kenaikan Indonesia dalam peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business.

Pada tahun 2017, kemudahan berbisnis Indonesia naik ke peringkat 91 dari sebelumnya 106 pada 2016.

Bank Dunia menyebut, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan tingkat kenaikan terbesar.

Perbaikan peringkat kemudahan bisnis tersebut tercapai karena adanya reformasi untuk mempermudah memulai sebuah usaha, memperoleh sambungan listrik, dan membayar pajak.

“Reformasi iklim investasi pemerintah telah mempermudah memulai dan menjalankan sebuah usaha. Tetapi, agar investasi swasta bertambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, para pembuat kebijakan perlu bertindak sekarang terkait reformasi struktural jangka menengah,” ungkap Plt Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Bank Dunia dalam laporannya mencatat, melalui rangkaian paket kebijakan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi agar bisnis dapat mudah dilakukan.

Laporan bertajuk 2017 Doing Business Report mencatat tujuh reformasi yang dilakukan Indonesia terkait perbaikan iklim usaha.

Ketujuh aspek reformasi tersebut antara lain memulai bisnis, memperoleh sambungan listrik, memperoleh kredit atau pembiayaan, membayar pajak, kegiatan perdagangan lintas batas, dan terkait kontrak.

Bank Dunia menyatakan, reformasi-reformasi tersebut memperbaiki peringkat Indonesia dan membuatnya menjadi salah satu yang berkinerja terbaik baik dari sisi regional maupun global.

Pemerintah pun memberikan sinyal bahwa Indonesia akan terus memperbaiki iklim usaha dan peringkat kemudahan berbisnis.

Namun demikian, Bank Dunia memandang target pemerintah untuk mencapai peringkat 30 pada tahun 2019 akan cukup menantang.

“Pemerintah harus mengimplementasikan reformasi struktural jangka menengah untuk memperbaiki lingkungan bisnis Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk melanjutkan rencana koordinasi dan monitor proses refomasi tersebut,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.